Gubernur NTB Inovasi Teknologi Baru untuk Perbaiki Jalan Rusak

Fakta Baru - MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengambil langkah serius untuk mengatasi kerusakan jalan provinsi yang kembali bermunculan di sejumlah wilayah. Tercatat sebanyak 31 titik jalan provinsi mengalami kerusakan baru pada tahun 2026 dengan total panjang kerusakan mencapai sekitar 40 kilometer.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menyiapkan inovasi teknologi baru yang dinilai lebih kuat dibandingkan konstruksi jalan berbasis aspal.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan konektivitas wilayah serta kelancaran jalur logistik masyarakat.

Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas dan jalur logistik menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB. Pada tahun 2025 sejumlah ruas jalan milik provinsi telah dilakukan perbaikan bahkan direkonstruksi ulang, seperti jalan di Pototano maupun beberapa ruas jalan di Pulau Lombok.

Namun pada tahun 2026 Pemprov NTB kembali menemukan kerusakan baru pada sejumlah ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius.

“Jadi kemarin saya turun di Lombok dan Sumbawa ternyata kita menemukan ada 31 titik kerusakan baru jalan provinsi dan tentu ini membutuhkan perhatian serius, terutama jalan di Pulau Sumbawa itu banyak titik kerusakannya,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrabnya, kemarin.

Menurutnya, kerusakan jalan yang terjadi di Pulau Sumbawa memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah lainnya di NTB. Perubahan kondisi lingkungan serta munculnya banyak aliran sungai baru membuat konstruksi jalan berbasis aspal menjadi kurang efektif untuk bertahan dalam jangka panjang.

Miq Iqbal menjelaskan bahwa pembangunan maupun pemeliharaan jalan provinsi di Pulau Sumbawa ke depan kemungkinan besar tidak lagi menggunakan teknologi aspal seperti selama ini.

“Kita lihat di Pulau Sumbawa banyak aliran sungai baru yang sangat berpotensi merusak kondisi jalan, ke depannya sepertinya sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi aspal untuk jalan di Sumbawa,” paparnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mulai mencari formula dan teknologi baru yang dapat menggantikan teknologi aspal, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Pulau Sumbawa.

Selain faktor kondisi geografis, keterbatasan kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan teknologi yang akan digunakan. Pemerintah harus memastikan teknologi yang dipilih tidak hanya kuat tetapi juga efisien dari sisi biaya.

“Kalau kita estimasikan pembangunan jalan sepanjang satu kilometer bisa menelan biaya sekitar Rp5 miliar. Dengan panjang kerusakan jalan yang ada sekarang, tentu Pemprov NTB harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Karena itu kita harus mencari teknologi yang tepat untuk menggantikan aspal tetapi biayanya juga tidak terlalu mahal,” tandasnya.

Kerusakan jalan tidak hanya terjadi di Pulau Sumbawa, tetapi juga ditemukan di beberapa wilayah lain di NTB. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 31 titik jalan provinsi yang mengalami kerusakan, sebagian besar disebabkan oleh banjir serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kini memfokuskan upaya pada pencarian teknologi pembangunan jalan yang lebih murah, lebih cepat dalam pengerjaan, dan memiliki daya tahan lebih kuat terhadap tekanan air serta perubahan kondisi tanah.

Pemerintah menargetkan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan sudah dapat ditemukan kesimpulan mengenai teknologi konstruksi jalan yang paling tepat untuk diterapkan di wilayah NTB, terutama untuk daerah yang sering mengalami kerusakan akibat genangan air.

Perbaikan jalan dinilai sangat penting karena banyak ruas jalan provinsi yang menjadi jalur strategis bagi perekonomian daerah. Jalan-jalan tersebut berfungsi sebagai jalur distribusi komoditas pertanian seperti jagung, akses menuju kawasan pariwisata, hingga jalur utama transportasi masyarakat antarwilayah.

“Karena perannya yang sangat vital, pemerintah menilai seluruh jalan yang rusak harus diperbaiki dalam waktu yang relatif bersamaan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.

Saat ini pemerintah melalui tim teknis tengah mengumpulkan berbagai referensi teknologi pembangunan jalan yang dinilai lebih kuat dan lebih tahan terhadap kerusakan. Salah satu teknologi yang sedang dipelajari adalah well stabilizer yang saat ini banyak digunakan di Australia.

Teknologi tersebut pada awalnya dikembangkan untuk kebutuhan sektor pertambangan dan dikenal memiliki tingkat stabilitas tanah yang sangat tinggi, sehingga dinilai berpotensi diterapkan pada pembangunan infrastruktur jalan di wilayah dengan tekanan air yang tinggi.

Meski demikian, penggunaan teknologi tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Kajian dilakukan setelah tim teknis melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi kerusakan jalan di Pulau Sumbawa.

Dari hasil peninjauan tersebut diketahui bahwa sebagian besar kerusakan jalan disebabkan oleh bencana hidrometeorologi, terutama akibat tekanan air yang tinggi yang terus menerus menghantam konstruksi jalan.

“Dalam kondisi seperti itu, teknologi jalan berbasis aspal dinilai kurang cocok untuk menghadapi tekanan air secara terus-menerus, sehingga diperlukan inovasi teknologi konstruksi yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan di wilayah tersebut,” bebernya. (rat)