Komunikasi Kabinet Prabowo: Tantangan dan Peran Menteri

Fakta Baru - DI SETIAP pemerintahan, selalu ada satu wajah yang paling mudah dikenali publik. Ia menjadi simbol negara, pusat perhatian media, sekaligus sasaran utama pujian maupun kritik.

Dalam sistem presidensial, wajah itu adalah Presiden. Namun, di balik wajah tersebut sesungguhnya berdiri organisasi politik yang jauh lebih besar, yaitu kabinet.

Ibarat tatanan Makrokosmis Presiden ada bintang, dan kabinet (wapres, menteri atau badan) harus mengitari dan menghiasi orbit itu, bukan membuat orbitnya sendiri.

Karena sejatinya kabinet tidak sekadar kumpulan menteri yang menjalankan administrasi pemerintahan, tapi harus punya kesadaran menjaga pemerintahan sebagai negara (kolektivitas administratif) dan sebagai bangsa (kolektivitas semangat dan sosiologis).

Dalam teori pemerintahan modern, kabinet adalah representasi kolektif negara. Setiap menteri memegang mandat Presiden, setiap kebijakan kementerian merupakan kebijakan pemerintah, dan setiap penjelasan yang disampaikan kepada publik seharusnya menjadi bagian dari satu orkestrasi komunikasi yang sama.

Persoalannya, bagaimana jika orkestrasi itu tidak berjalan saling menobang orbit, yaitu presiden, dan bagaimana jika Presiden justru menjadi satu-satunya figur yang memikul hampir seluruh beban persepsi publik, sementara para pembantunya hanya muncul sesekali, bahkan lebih sering berbicara mengenai agenda sektoral daripada menjelaskan arah besar pemerintahan?

Pertanyaan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian Sintesa Strategi Indonesia (SSI) melalui monitoring Datalinker terhadap percakapan digital mengenai Presiden Prabowo Subianto selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026. Hasilnya memperlihatkan paradoks yang menarik.

Di satu sisi, citra Presiden Prabowo di ruang digital masih relatif baik. Dari 1.075.785 percakapan yang dianalisis dengan total 231.476.434 paparan konten, sentimen positif mencapai 41,9 persen, jauh di atas sentimen negatif yang berada pada angka 17,9 persen.

Selebihnya, sekitar 40,2 persen merupakan percakapan netral. Dengan kata lain, kritik terhadap Presiden memang ada, tetapi belum mendominasi ruang digital.

Namun, ketika data dibaca lebih dalam, muncul temuan lain yang jauh lebih penting daripada sekadar angka sentimen.

Lebih dari 231 juta paparan mengenai Prabowo ternyata hampir sepenuhnya bertumpu pada figur Presiden sendiri. Kurang dari 20 persen percakapan yang berkaitan langsung dengan nama-nama anggota kabinet.

Artinya, sebagian besar komunikasi mengenai pemerintahan masih berpusat pada Presiden, bukan pada para pembantunya.

Hal ini masalah dalam marwah sistem presidensial. Presiden memang merupakan pemimpin pemerintahan. Namun, Presiden tidak pernah dirancang untuk menjadi komunikator tunggal pemerintah.

Ia membutuhkan para menteri sebagai penyambung pesan, penjelas kebijakan, sekaligus peredam ketika muncul kontroversi di ruang publik.

Apalagi banyak menteri di kabinet Prabowo yang notabene penyokong di partai politik. Namun sayang dari banyaknya pimpinan partai di kabinet hanya satu nama yang memberi insentif sentimen positif, yaitu Bahlil Lahadalia Ketua Umum Golkar.

Berbeda dengan Muhaimin iskandar Ketua Umum PKB dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN yang masuk kategori tidak signifikan.

Temuan SSI menunjukkan bahwa mayoritas anggota Kabinet Merah Putih masih berada pada kategori Tier 3 nonsignifikan, yaitu kelompok dengan keterkaitan percakapan yang sangat kecil terhadap kata kunci "Prabowo", yaitu di bawah 25.000 terpaan.

Hanya segelintir nama yang memiliki hubungan kuat dengan persepsi publik mengenai Presiden.

Kelompok Tier 1 hanya diisi oleh Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia, Nanik S Deyang, Teddy Indra Wijaya, dan Purbaya Yudhi Sadewa, yaitu figur yang memiliki paparan konten lebih dari satu juta.

Kelompok Tier 2 ditempati M Qodari, Amran Sulaiman, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan paparan antara 25.000 hingga satu juta. Selebihnya, sebagian besar menteri berada dalam kelompok dengan eksposur yang sangat rendah.

Temuan tersebut menjadi menarik karena kabinet Prabowo tidak hanya berisi para teknokrat, tetapi juga tokoh-tokoh politik yang memimpin partai besar.

Secara teoritis, ketua umum partai memiliki tiga modal komunikasi sekaligus: struktur organisasi hingga tingkat daerah, jaringan kader yang masif, serta kemampuan membentuk agenda publik melalui komunikasi politik partai.

Dengan modal tersebut, seharusnya mereka dapat menjadi political amplifier bagi Presiden yang dapat memperluas pesan pemerintah sekaligus menjadi tameng pertama ketika muncul kritik terhadap kebijakan negara.

Sayangnya, data SSI menunjukkan fungsi tersebut belum bekerja secara optimal. Bahkan, beberapa menteri yang sekaligus memimpin partai politik masih berada dalam kategori dengan keterkaitan sangat rendah terhadap percakapan mengenai Presiden.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan organisasi politik yang mereka miliki belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan komunikasi pemerintahan.

Seharusnya praktik demokrasi presidensial modern, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Richard E. Neustadt, dalam karya klasiknya Presidential Power, menyatakan bahwa kekuatan Presiden pada dasarnya bukan terletak pada kewenangan formal, melainkan pada kemampuan memengaruhi dan membujuk (the power to persuade).

Namun, kemampuan membujuk tidak pernah dijalankan Presiden seorang diri. Ia selalu dibangun melalui jaringan aktor politik, birokrasi, partai, dan kabinet yang menyampaikan pesan yang sama kepada publik.

George C. Edwards III bahkan menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi Presiden tidak cukup hanya bergantung pada pidato yang baik atau popularitas pribadi.

Presiden membutuhkan lingkungan politik yang mampu memperkuat pesan, menciptakan legitimasi, dan membangun dukungan publik secara berkelanjutan.

Tanpa dukungan tersebut, bahkan Presiden yang paling populer sekalipun akan kesulitan mempertahankan persepsi positif ketika menghadapi tekanan politik.

Dalam perspektif komunikasi politik, kabinet sesungguhnya bukan hanya pelaksana kebijakan (policy implementer), tetapi juga penjaga legitimasi kebijakan (guardian of legitimacy).

Ketika program menghadapi kritik, menteri yang bertanggung jawab seharusnya tampil paling depan menjelaskan konteks, rasionalitas, dan tujuan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, kritik berhenti pada tingkat kementerian atau sektor terkait, tidak seluruhnya bermuara kepada Presiden.

Di sinilah fungsi kabinet sebagai communication buffer atau penyangga komunikasi menjadi sangat penting. Ia menyerap guncangan politik sebelum mencapai kepala pemerintahan.

Dalam banyak demokrasi presidensial, mekanisme ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas citra Presiden di tengah dinamika politik yang terus berubah.

Sebaliknya, ketika para menteri memilih diam, menjaga jarak, atau hanya berbicara mengenai urusan sektoral masing-masing, maka ruang komunikasi pemerintahan menjadi kosong.

Kekosongan itu pada akhirnya diisi oleh Presiden sendiri. Setiap kontroversi kementerian, setiap persoalan implementasi program, bahkan setiap kegagalan komunikasi birokrasi, perlahan kembali dipersepsikan sebagai persoalan Presiden.

Dan jika kita bersepakat bahwa memerintah bukan soal menumbalkan seseorang apalagi orang itu adalah simbol tertinggi, maka kesalahan komunikasi, dan kekacauan keteraturan politik, harus kembali ditata.

Seperti tatanan makrokosmos yang disinggung di awal, bahwa semua entitas pemerintah harus berada dalam orbitnya masing-masing karena pemerintah tidak dipimpin oleh seorang presiden tapi tatatan Kabinet.