Novita Hardini: Transformasi Industri Hijau Harus Ciptakan Keadilan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Komisi VII Novita Hardini menilai keberhasilian transformasi industri hijau (green industry) tidak hanya diukur dari efisiensi energi atau capaian produksi.

Namun, katanya, dari sejauh mana industri mampu bertahan ditengah krisis global, menjaga lingkungan, dan juga menciptakan keadilan bagi ekonomi.

"Kalau tidak berani berubah sekarang, industri nasional bukan hanya kalah bersaing, tetapi bisa tergilas oleh krisis global," katanya. Dikutip dari Antara, Selasa 3 Februari 2026.

Ketidakpastian ekonomi global menekan industri nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga energi hingga ketegangan geopolitik menjadi kombinasi ancaman yang serius bagi keberlanjutan sektor industri dalam negeri.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah langkah dari PT Japfa Comfeed Indonesia di Provinsi Lampung. Novita menegaskan bahwa tekanan ekonomi global kini telah berdampak langsung, tidak hanya di industri besar, tetapi juga ke tingkat rumah tangga dan petani.

"Tekanan ekonomi hari ini nyata dirasakan masyarakat dan pelaku industri. Kenaikan harga energi berdampak langsung pada biaya produksi. Tanpa transformasi yang serius dan berkelanjutan, industri nasional berisiko stagnan bahkan tergerus krisis global," ucap Novita.

Standar Baru Industri Hijau Sektor Pangan

Perbesar

Novita Hardini memberikan apresiasi positif terhadap inisiatif PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang telah memulai langkah transisi energi dengan memanfaatkan tenaga surya di fasilitas produksinya.

Langkah ini dinilai sebagai sinyalemen yang baik dalam peta jalan dekarbonisasi industri nasional.

Kendati demikian, legislator dari Komisi VII DPR RI ini memberikan catatan kritis agar label "hijau" tidak sekadar berhenti pada instalasi infrastruktur energi semata tanpa ada perubahan fundamental dalam operasional perusahaan secara keseluruhan.

Ia menekankan bahwa definisi keberlanjutan harus dimaknai secara holistik, mencakup seluruh rantai pasok produksi pangan yang kompleks, mulai dari penanganan sisa produksi hingga dampaknya terhadap biodiversitas lokal.

" Green industry bukan hanya soal panel surya. Transformasi harus menyentuh manajemen limbah, perlindungan ekosistem, efisiensi sumber daya, dan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Jika tidak, konsep hijau hanya menjadi jargon," kata Novita.

Lebih jauh, ia mendorong agar PT Japfa tidak hanya sekadar mengikuti tren, melainkan berani mengambil peran sebagai pionir atau pilot project percontohan bagi industri hijau di sektor pangan nasional.

"Harapannya, perusahaan dapat menerapkan prinsip keberlanjutan yang radikal dan menyeluruh, dari hulu hingga hilir," terang Novita.

Artinya, upaya pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan di pabrik pengolahan, tetapi juga menyentuh aspek budidaya, pemilihan bahan baku yang bertanggung jawab, hingga distribusi produk yang minim jejak karbon, sehingga menjadi standar baru bagi perusahaan sejenis di Indonesia.

Kolaborasi Inklusif Demi Kedaulatan Pangan

Selain menyoroti aspek ekologis, Novita juga memberikan perhatian khusus pada dimensi sosial-ekonomi dalam ekosistem industri pangan modern.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan bisnis korporasi besar tidak boleh menciptakan kesenjangan yang semakin lebar dengan para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Dalam pandangannya, keadilan ekonomi harus menjadi napas utama dalam setiap ekspansi industri. Perusahaan raksasa dihimbau untuk tidak membangun tembok eksklusivitas yang mematikan persaingan atau memonopoli pasar, melainkan harus membuka gerbang kemitraan seluas-luasnya bagi aktor ekonomi lokal agar tercipta iklim usaha yang sehat dan suportif.

"Sejalan dengan semangat Astacita Presiden tentang kemandirian dan kedaulatan pangan, industri besar tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada ruang kolaborasi yang nyata bagi UMKM dan usaha mikro, agar manfaat kemajuan industri dirasakan hingga ke lapisan ekonomi terbawah," ucapnya.

Sinergi antara industri besar dan UMKM ini dinilai krusial untuk menciptakan ketahanan pangan yang tidak hanya kuat secara kuantitas produksi, tetapi juga adil dalam distribusi kesejahteraan.

Dengan merangkul usaha mikro sebagai mitra strategis baik sebagai pemasok bahan baku maupun distributor industri pangan diharapkan mampu menjadi lokomotif penggerak ekonomi yang inklusif.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat luas, dan bukan hanya terakumulasi di puncak piramida bisnis korporasi semata," jelas Novita.