Urgensi Demokratisasi Perfilman UMKM untuk Kesehatan Ekosistem Film Nasional

Jakarta --- Panitia Pelaksana Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 diterima oleh Syaifullah, S.E., M.Ec., Ph.D, Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI, Kamis (26/2/2026).

Dalam pertemuan itu dibahas penguatan ekosistem perfilman nasional berbasis UMKM serta sinergi program festival dengan kebijakan pemerintah.

Pada pertemuan, pembahasan awal disebutkan bahwa kondisi terkini perfilman nasional memang telah mampu mendominasi pangsa pasar domestik hingga 65 persen dan menyedot lebih dari 80 juta penonton. Dari situ muncul pertanyaan mendasar: apakah industri ini sudah benar-benar sehat dan adil bagi seluruh pelakunya?

Budi Mulyawan, Pendiri Jaya Center Foundation dan Pembina Jakarta Millennial Film Festival 2026, menegaskan bahwa keberhasilan angka-angka tersebut tidak boleh membuat publik terlena.

Menurutnya, demokratisasi perfilman nasional berbasis UMKM bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak yang menentukan arah masa depan industri film Indonesia.

"Kalau kita hanya melihat dari sisi jumlah penonton dan dominasi pasar, memang terlihat sangat membanggakan. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling banyak menikmati keuntungan itu? Apakah sudah merata sampai ke komunitas dan pelaku film di daerah?" tegas Budi.

Ia menjelaskan bahwa reformasi perfilman nasional penting karena sektor ini memiliki potensi besar sebagai pilar budaya dan ekonomi. Namun hingga kini, struktur industri masih cenderung terpusat pada rumah produksi besar dengan akses modal, jaringan distribusi, dan kekuatan promosi yang kuat.

Sementara itu, sineas independen dan UMKM film kerap menghadapi keterbatasan pendanaan, distribusi, hingga perlindungan kerja.

Mohon tunggu...