BAKN DPR Berkomitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan Negara

Jakarta, Aktual.com – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI periode 2024-2029 menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menekankan pentingnya mendalami dan menginvestigasi temuan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat.

"Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami di BAKN sebagai alat kelengkapan DPR, kami menelaah hasil temuan BPK dan kemudian mendistribusikannya kepada komisi-komisi. Ini penting karena menelaah itu tentu kita harus mendalami, mengkaji, menginvestigasi sehingga kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi," ujar Herman di Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Anggota BAKN untuk periode ini berjumlah 19 orang, meningkat signifikan dari periode sebelumnya yang hanya terdiri dari 9 orang. Herman menyatakan bahwa penambahan jumlah anggota ini memerlukan penguatan dalam tata tertib, khususnya terkait anggaran dan pola koordinasi.

"Harus ada penguatan dalam tata tertib terutama terkait dengan persoalan ketersediaan anggaran dan penguatan pola koordinasi. Tujuan akhir kami adalah untuk memperbaiki tata kelola yang berbasiskan terhadap keuangan negara. Ini yang kami ingin bangun!" tegasnya.

Setelah melakukan audiensi dengan Kepala BK DPR RI, pimpinan BAKN melanjutkan kegiatan dengan menghadiri rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dalam rapat tersebut, Herman menyampaikan bahwa ada arahan agar BAKN dapat melaksanakan tugasnya dengan memberikan nilai manfaat atas temuan-temuan BPK yang dibahas dan ditelaah.

"Kami juga baru saja mendapatkan arahan pimpinan DPR, ke depan tentu pola koordinasi dan urgensi dalam membahas hasil-hasil temuan BPK ini harus betul-betul memberikan nilai manfaat," ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, Herman menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari kerja politik BAKN untuk meningkatkan efisiensi program-program yang dilaksanakan. "Misalkan atas terjadinya ketidakefisienan dalam program-program yang dilaksanakan dalam sektor tertentu, ini yang harus kami perbaiki tata kelolaannya sehingga betul-betul efektif untuk rakyat," pungkasnya.

Herman, yang juga bertugas di Komisi VI DPR RI, menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang telah diterima, beberapa hal yang bisa dijadikan fokus oleh BAKN saat ini antara lain perbaikan dalam penyertaan modal negara dan penyaluran subsidi untuk memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan rakyat.