BPS Temukan 11 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Bansos Tidak Layak

Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak layak lagi menerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan pemutakhiran data terbaru yang tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa temuan ini merupakan bagian dari hasil pemutakhiran DTSEN volume 2 Tahun 2026, yang meliputi pembaruan data keluarga dan individu. "Sebanyak 11.014 KPM tergolong sebagai inclusion error, yaitu penerima bantuan sosial yang termasuk dalam desil 5 ke atas atau berada di luar kelompok sasaran utama," jelasnya dalam pernyataan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).

Angka tersebut setara dengan sekitar 0,06 persen dari total penerima bansos yang mencapai 18,15 juta keluarga pada triwulan pertama tahun ini. BPS juga mencatat perubahan jumlah data yang signifikan pada pemutakhiran versi terbaru dibandingkan sebelumnya, baik pada tingkat keluarga maupun individu.

• Jumlah data keluarga meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga.
• Jumlah data individu juga mengalami peningkatan dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta individu.

Amalia menambahkan bahwa pembaruan data ini mempertimbangkan dinamika kependudukan, termasuk sekitar 314 ribu data kematian yang diperoleh dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta temuan lapangan sekitar 356 ribu kematian. Selain itu, pembaruan juga mencakup kelahiran baru dan reaktivasi nomor induk kependudukan serta kartu keluarga.

BPS menyerahkan temuan hasil pemutakhiran data ini sebagai dasar untuk penyaluran bansos dari Kementerian Sosial pada tahap selanjutnya tahun ini.