Hukum

Pemerintah Tegaskan Pasal 21 UU Tipikor Tidak Perlu Dimaknai Baru
Hukum

Pemerintah Tegaskan Pasal 21 UU Tipikor Tidak Perlu Dimaknai Baru

Beranda /BeritaRabu, 01 Oktober 2025 | 15:38 WIBDibaca: 965Pemerintah: Tak Ada Kebutuhan Konstitusional Beri Makna Baru Pasal 21 UU TipikorPrintJAKART...

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU TNI, Hakim Berpendapat Berbeda
Hukum

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU TNI, Hakim Berpendapat Berbeda

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat d...

Ahli Hukum Sebut DPD Tak Punya Kewenangan dalam Pembentukan UU BUMN
Hukum

Ahli Hukum Sebut DPD Tak Punya Kewenangan dalam Pembentukan UU BUMN

JAKARTA, HUMAS MKRI – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Prof. I Gde Pantja Astawa mengatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sam...

UU Kepariwisataan Baru Diresmikan untuk Perkuat Pembangunan Nasional
Hukum

UU Kepariwisataan Baru Diresmikan untuk Perkuat Pembangunan Nasional

Jakarta, 10 Desember 2025 – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-...

Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika: Potensi Kekosongan Hukum Menjelang KUHP Nasional
Hukum

Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika: Potensi Kekosongan Hukum Menjelang KUHP Nasional

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan efektif berlaku pada tanggal 2 Januar...

KUHAP 2025 Resmi Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Hukum

KUHAP 2025 Resmi Berlaku Mulai 2 Januari 2026

Pada 17 November 2025, telah disetujui rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. H...

MK Nyatakan Permohonan Uji UU Tipikor Prematur
Hukum

MK Nyatakan Permohonan Uji UU Tipikor Prematur

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1...

KPK Dorong Segera Disahkannya RUU Perampasan Aset untuk Pemulihan Keuangan Negara
Hukum

KPK Dorong Segera Disahkannya RUU Perampasan Aset untuk Pemulihan Keuangan Negara

Korupsi membawa kerugian besar terhadap keuangan negara, sekaligus merampas hak publik. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong R...

Tafsir Ketat Diperlukan dalam Pengaturan Data Pribadi di UU PDP
Hukum

Tafsir Ketat Diperlukan dalam Pengaturan Data Pribadi di UU PDP

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materi Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun...

Ketua MK Bahas Kewenangan dan Proses Pengujian Undang-Undang
Hukum

Ketua MK Bahas Kewenangan dan Proses Pengujian Undang-Undang

JAKARTA, HUMAS MKRI - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undan...