Hukum
PDI-P Tegaskan Anggaran Pendidikan Termasuk untuk Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, aktual.com – PDI-Perjuangan membantah anggapan bahwa pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersumber dari anggaran pendidikan. W...
Kafe dan Sekolah Harus Dapatkan Izin untuk Nobar dan Streaming Film
Jakarta: Praktik penyiaran tanpa izin dan kegiatan nonton bareng (nobar) film tanpa lisensi resmi masih kerap terjadi di berbagai ruang publik secara...
Ditjenpas Sulteng Perkuat Sinergi Penegak Hukum untuk Keadilan Restoratif
Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum (APH) dan...
Pengadilan Negeri Balige Berikan Pemaafan Hakim dalam Kasus Penganiayaan
Toba - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam perkara pidana Nomor 171/Pid.B/2025/PN Blg...
Integrasi Hukum Positif dan Fikih dalam Pembelaan Terpaksa: Kasus Hogi Minaya
PendahuluanEksistensi pembelaan terpaksa (noodweer) bukan hanya tameng hukum bagi pelaku tindak pidana, melainkan sebuah manifestasi dari hak alamiah...
Partai Buruh Tolak Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan menaikkan besaran angka ambang batas menjadi di atas 4 persen harus ditolak karena tak sejalan dengan apa...
Polda Banten Ungkap 35 Kasus Narkotika dalam Dua Bulan
Tribratanews.polri.go.id - Serang. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Banten mengungkap tindak pidana narkotika periode Januari hingga F...
Perkuat Kemandirian Anggaran untuk Independensi Peradilan di Indonesia
Kemandirian kekuasaan kehakiman (independence of judiciary) merupakan landasan fundamental negara hukum.Di berbagai negara maju dengan sistem demokras...
Revitalisasi Undang-Undang Pengukuran untuk Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Sains dan Teknologi Le Xuan Dinh, Ketua Tim Penyusun, dengan partisipasi para pemimpin Komite Nasional...
YLBHI: Perjanjian Dagang RI-AS Langgar Konstitusi
KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai Presiden Prabowo Subianto telah melanggar konstitusi ketika meneken...
Popular News
Berita Terkini
© 2026 Fakta Baru. Bagian dari Smart Newsroom Network.