Hukum
Anggota DPR Kritik Pernyataan Jokowi Soal RUU KPK 2019
Jakarta, CNN Indonesia --Sejumlah anggota DPR melayangkan kritik terhadap pernyataan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo yang menolak revisi UU KPK pada...
Korsel Pastikan Perjanjian Dagang dengan AS Tetap Berlanjut Meski Tarif Dibatalkan
Bloomberg, Korea Selatan (Korsel) menyatakan putusan Mahkamah Agung AS, yang membatalkan tarif berdasarkan kewenangan darurat Presiden Donald Trump, t...
Pencemaran Sungai Cisadane: Tindakan Perbaikan dan Penegakan Hukum Segera Diperlukan
Jakarta, 20 Februari 2026 – Kebakaran yang terjadi di gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama, Serpong, Tangerang Selatan pada Senin (9/2) mengaki...
Pemerintah Indonesia Tanggapi Pembatalan Tarif Trump oleh Mahkamah Agung AS
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator (Kemenk...
Revisi UU HAM: Penyidik Komnas HAM Diberdayakan Seperti KPK
PEMERINTAH akan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan...
Risiko Ekonomi Nasional Akibat Kesepakatan Tarif Resiprokal AS
Pertama, banjir impor produk pangan, teknologi dan migas menekan neraca perdagangan dan neraca pembayaran sekaligus. Rupiah bisa melemah terhadap dola...
Peluang Revisi UU KPK Bergantung Pada Kerja Sama DPR dan Pemerintah
RIAU24.COM -Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Mohammad Nasir Djamil menyebut peluang DPR RI untuk mengembalikan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang...
Dolar AS Melemah Usai Mahkamah Agung Batalkan Tarif Trump
New York: Dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), setelah Mahkamah Agung AS memutuskan untuk m...
Muhammadiyah: Pengecualian Sertifikasi Halal Produk AS Berpotensi Langgar UU
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) PP Muhammadiyah, Prof Nadratuzzaman Hosen, m...
Mahkamah Agung AS Batalkan Wewenang Trump untuk Kenakan Tarif Bea Masuk
Sebagaimana dilaporkan Bloomberg News, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Donald Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk mengenakan tarif b...
Popular News
Berita Terkini
© 2026 Fakta Baru. Bagian dari Smart Newsroom Network.