Diplomasi Indonesia Perlu Keseimbangan dalam Rivalitas AS–Cina

Fakta Baru - Ringkasan Berita:

Politik luar negeri Indonesia perlu menyeimbangkan prinsip bebas aktif dengan strategi yang terukur dan transparan di tengah persaingan global

Dalam FGD Reaktualisasi Politik Luar Negeri, para pakar menekankan pentingnya kalkulasi matang agar Indonesia tak terjebak rivalitas AS–Tiongkok

Tanpa arah jelas, posisi dan otonomi nasional berisiko melemah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politik luar negeri Indonesia dinilai membutuhkan keseimbangan antara prinsip dan strategi.

Doktrin bebas aktif tetap menjadi kompas moral diplomasi nasional, namun implementasinya menuntut perhitungan cermat, transparansi, serta kemampuan membaca realitas geopolitik secara jernih.

Tanpa arah yang jelas, Indonesia dikhawatirkan kehilangan pijakan di tengah persaingan global yang semakin tajam.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Reaktualisasi Politik Luar Negeri Indonesia, Jumat (27/2/2026), menghadirkan Yuddy Chrisnandi (Dubes RI LBBP untuk Ukraina, Georgia dan Armenia (2017–2021); Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia); Makarim Wibisono, M.A. (Dubes RI untuk PBB 2004-2007) dan Dewi Fortuna Anwar (Peneliti Senior BRIN)

Reaktualisasi dan Peran Kemlu

Yuddy Chrisnandi menilai arah politik luar negeri perlu direaktualisasikan dengan menghidupkan kembali keseimbangan hubungan antara kekuatan Barat dan Timur, sebagaimana pernah dipraktikkan pada era Soekarno dan Soeharto.

“Bukan membuat hal baru, tapi mereaktualisasikan praktik lama yang menyeimbangkan hubungan Barat dan Timur,” ujar Yuddy dalam acara yang digelar Aliansi Kebangsaan via zoom ini.

Namun, ia mengkritik tata kelola kebijakan luar negeri yang dinilai kurang melibatkan Kementerian Luar Negeri secara optimal.

Padahal, kementerian berperan penting dalam analisis risiko, kalkulasi strategis, serta pemetaan konsekuensi kebijakan.

Dalam pengamatannya, Presiden Prabowo Subianto cenderung mengendalikan langsung berbagai inisiatif diplomatik.

Pola ini memungkinkan keputusan cepat, tetapi berisiko tanpa kajian mendalam.

“Kalau tidak dihitung dengan baik, konsekuensinya bisa berat bagi posisi Indonesia,” katanya.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menegaskan kebijakan luar negeri tidak boleh berhenti pada idealisme normatif.