Diplomasi Prabowo: Capaian Konkret untuk Indonesia dan Perdamaian Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan secara rinci isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu 4 Februari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan, mendengarkan masukan, serta menjawab beberapa pertanyaan dari para tokoh yang hadir. Prabowo menegaskan bahwa diplomasi luar negeri yang dilakukannya selalu mengutamakan capaian konkret untuk Indonesia.

"Inti dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia," kata Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu 4 Februari 2026.

Dia menjelaskan hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hal penting yang berhasil dicapai pemerintahan Prabowo dalam satu tahun terakhir. Mulai dari, bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS.

"Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia," ucap Teddy.

Kemudian, penetapan tarif dagang 0 persen antara Indonesia dengan 27 negara Uni Eropa. Teddy menyebut Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo berhasil memiliki Kampung Haji di Arab Saudi.

"Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi di mana Indonesia akan mempunyai fasilitas sendiri, khusus bagi jemaah haji Indonesia," tutur Teddy.

Partisipasi Indonesia

Selain itu, kata Teddy, Indonesia berpartisipasi menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat (AS). Teddy mengatakan jumlah konflik dan korban berkurang usai perjanjian tersebut ditandatangani.

"Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan," kata dia.

Terkait keikutsertaan dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, Teddy menjelaskan Indonesia dapat menarik diri sewaktu-waktu. Dia juga berbicara soal iuran anggota sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun untuk rekonstruksi Gaza.

"Mengenai Board of Peace (dijelaskan) keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan. Mengenai biaya USD 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib," papar Teddy.

Komitmen Indonesia Bantu Palestina

Adapun saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan. Teddy menjelaskan Indonesia saat ini belum membayar iuran anggota Dewan Perdamaian.

"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," tutur Teddy.

Teddy menegaskan Indonesia tak sekedar rapat maupun diskusi resmi saat memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian. Dia menekankan komitmen pemerintah dalam membantu Palestina.

"Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," tutup Teddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan-mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI hingga akademisi di bidang internasional ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, para mantan Menlu RI hingga akademisi tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 14.18 WIB.

Mereka yang hadir yakni, mantan Menlu RI periode 1999-2001 Alwi Shihab, mantan Menlu RI periode 2001-2009 Hassan Wirajuda, mantan Menlu RI periode 2009-2014 Marty Natalegawa, mantan Menlu RI periode 2014-2024 Retno Marsudi, hingga mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Dino Patti Djalal.