DPR Komisi IV Mendorong Penindakan Tegas Terhadap Kasus Beras Oplosan

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap kasus beras oplosan yang baru-baru ini diungkap oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Ia menilai bahwa temuan ini telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup untuk dibawa ke tingkat penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Alex menyampaikan pernyataan ini dalam konteks pengungkapan praktik pengoplosan beras yang dilakukan secara resmi dan melibatkan lintas sektoral. Menurutnya, bukti-bukti yang ada terkait temuan ini sudah lengkap dan seharusnya dapat mendorong penegakan hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Temuan beras oplosan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan berbagai unsur pengawasan lainnya di 10 provinsi. Dari 268 merek beras yang diuji di 13 laboratorium, ditemukan 212 merek yang bermasalah berdasarkan sejumlah kategori.

• 85,56% beras premium dinyatakan tidak sesuai mutu.
• 59,78% beras dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
• 21% beras memiliki berat kurang dari yang tertera di kemasan.

Amran Sulaiman menekankan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha tidak hanya merugikan konsumen dari segi kualitas beras, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih luas.

Beberapa merek beras yang disebutkan telah terlibat dalam praktik pengoplosan antara lain:

• Sania, Sovia, Fortune, dan Siip diproduksi oleh Wilmar Group.
• Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, dan Setra Pulen milik Food Station Tjipinang Jaya.
• Raja Platinum dan Raja Ultima milik PT Belitang Panen Raya.
• Ayana yang diproduksi oleh PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pada pedagang di hilir, Alex menekankan pentingnya tindakan yang juga menjangkau pelaku di hulu, yaitu para pengusaha. Ia meminta agar seluruh instansi yang berwenang segera menindaklanjuti temuan ini dengan cara mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus pengoplosan beras secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Alex juga mengingatkan Bapanas untuk bertanggung jawab dalam hal keamanan pangan dan menggali akar masalah yang menyebabkan praktik pengoplosan tersebut. Dengan pemetaan masalah yang jelas, diharapkan langkah-langkah antisipatif dapat dirumuskan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa Komisi IV siap mendukung langkah-langkah tersebut agar masyarakat tidak dirugikan dan pengusaha dapat menjalankan bisnis mereka dengan tenang.