DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Operasional Bandara IMIP Tanpa Pengawasan

Jakarta, Aktual.com – Peringatan keras disampaikan oleh anggota Komisi I Fraksi PKB, Oleh Soleh, terkait operasional bandara yang berlokasi di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berjalan tanpa pengawasan dari otoritas negara. Temuan ini dianggap sebagai kelalaian pemerintah yang tidak bisa ditoleransi dan berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Oleh Soleh menegaskan, "Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi," ujarnya pada Selasa (25/11/2025).

Kecaman ini semakin menguat setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat melakukan tinjauan latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara tersebut tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi. Temuan ini memicu kekhawatiran DPR mengenai potensi celah keamanan di kawasan industri yang dianggap strategis bagi Indonesia.

Oleh Soleh mendesak agar pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan aparat pertahanan dan keamanan, segera mengambil tindakan hukum untuk menertibkan operasional bandara tersebut. "Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati," tambahnya.

Ia juga menyoroti bahwa absennya pengawasan negara membuka peluang bagi penyelundupan, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh aparat. "Ini bukan sekadar pelanggaran regulasi penerbangan sipil. Ini ancaman langsung terhadap keamanan nasional," tegasnya.

Komisi I DPR RI berencana meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan kunjungan kerja ke Morowali untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini dianggap penting agar negara tidak kecolongan dalam pengelolaan fasilitas strategis.