Dua Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum Mundur Terkait Temuan Kerugian Negara

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengonfirmasi pengunduran diri dua pejabat tinggi di kementeriannya, yaitu Dwi Purwantoro yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Dewi Chomistriana yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya. Pengunduran diri ini, menurut Dody, berhubungan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kerugian keuangan negara yang cukup signifikan.

Dalam penjelasannya, Dody mengungkapkan bahwa ia telah menerima dua surat dari BPK pada tahun 2025. Surat pertama yang diterima pada Januari 2025 menyebutkan bahwa kerugian negara hampir mencapai Rp3 triliun. "Januari 2025 itu, kalau tidak salah, disebutkan kerugian keuangan negara hampir Rp3 triliun," ujarnya saat memberikan keterangan di Semarang pada Minggu (1/3/2026).

Menindaklanjuti temuan tersebut, Dody memberikan disposisi kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk segera merespons, dengan batas waktu hingga Juni 2025. Namun, hingga saat ini, ia menilai tidak ada tindak lanjut yang memadai.

Surat kedua dari BPK datang pada bulan Agustus 2025, yang menyebutkan bahwa nilai kerugian negara mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1 triliun. Dody menilai bahwa respon internal kementerian terkait temuan ini belum berjalan optimal, termasuk rencana pembentukan Majelis Ad-Hoc dan tim percepatan pengembalian kerugian negara.

Untuk mempercepat proses tersebut, Dody memutuskan untuk mengambil alih penanganan masalah ini secara langsung. Ia berencana membentuk Majelis Ad-Hoc serta tim baru di setiap satuan kerja untuk memastikan pengembalian kerugian negara berjalan lebih efisien, tanpa mengganggu aktivitas rutin kementerian. Selain itu, Dody juga berencana mengaktifkan kembali Komite Audit.

"Saya tidak bisa membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor. Dan saya melihat di Inspektorat Jenderal pun tidak semuanya bersih. Makanya, saya harus membentuk Komite Audit," tegas Dody.

Isu ini, menurut Dody, juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sejak awal ia dilantik sebagai menteri. Dody mengungkapkan pesan tegas dari Presiden agar ia membersihkan kementeriannya dari segala permasalahan. "Cuma satu yang dipesan Pak Prabowo ke saya. Bersihkan kementerianmu. Bersihkan," ucapnya.

Pada masa awal jabatannya, Dody fokus pada penyerapan anggaran dengan target realisasi di atas 95 persen hingga kuartal ketiga. Namun, memasuki kuartal keempat, perhatian Dody beralih pada penyelesaian temuan kerugian negara yang masih tersisa. Ia mulai mengevaluasi kinerja internal Inspektorat Jenderal dan membentuk tim baru yang dipimpinnya secara langsung.

Dody menyatakan bahwa dukungan dari Jaksa Agung, yang menempatkan tiga personel di kementeriannya, sangat membantu dalam upaya menyelesaikan masalah ini. Ia juga menanggapi anggapan bahwa pengunduran diri beberapa pejabat berjalan mendadak, menegaskan bahwa proses tersebut telah berlangsung sebelumnya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dengan penggantian sejumlah posisi direktur oleh pelaksana tugas, Dody berharap proses audit dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak hanya berhenti pada pengembalian kerugian, mengingat besaran nilai kerugian yang mencapai satu triliun rupiah.

"Satu triliun itu besar lho. Berapa hunian tetap (huntara) kita bisa bangun. Berapa jembatan kita bisa bangun," ungkapnya, menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan ini.

Dody juga mengakui bahwa isu ini kerap menjadi beban mental baginya, bahkan mengungkapkan bahwa ia sering merasa emosional saat melihat cermin.