Komnas HAM Mengungkap Temuan dalam Kasus Penyerangan Andrie Yunus

Jakarta, Aktual.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru-baru ini mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia, Andrie Yunus. Temuan ini didapatkan melalui pemeriksaan terhadap delapan pihak serta analisis terhadap rekaman kamera pengawas (CCTV) dan data komunikasi.

Saurlin P Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, menyampaikan hasil analisis tersebut dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Senin, 27 April 2026. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan analisis rekaman CCTV, terdapat setidaknya empat belas individu yang saling terhubung di sekitar kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta Pusat saat kejadian.

Selain itu, Saurlin juga mengungkapkan bahwa lebih dari lima orang tak dikenal lainnya berada di lokasi dengan kegiatan yang mencurigakan, di samping dugaan keterlibatan pelaku lain yang tidak berada di tempat kejadian.

Salah satu temuan menarik adalah indikasi penggunaan identitas palsu dalam pendaftaran nomor telepon yang diaktifkan hanya satu hingga dua hari sebelum insiden tersebut. "Para pelaku diduga menggunakan identitas atas nama orang lain untuk meregistrasi nomor telepon seluler, termasuk menggunakan nama anak kecil, ibu rumah tangga, dan lansia untuk menyembunyikan identitas mereka," ujar Saurlin.

Lebih jauh, Komnas HAM menemukan keterkaitan pergerakan pelaku dengan lokasi yang diduga sebagai titik awal aktivitas sebelum penyerangan berlangsung. Pelaku juga diduga membawa barang-barang mencurigakan, termasuk plastik berisi cairan dan perangkat tertentu, serta dilaporkan masih mengikuti korban setelah kejadian tersebut.

Komnas HAM menilai serangkaian temuan ini menunjukkan adanya pola koordinasi yang kuat di antara pelaku, yang memerlukan pendalaman lebih lanjut dari aparat penegak hukum. Upaya untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dianggap krusial untuk memastikan keadilan ditegakkan dan semua pelaku dapat diidentifikasi serta diproses secara hukum.