Krisis Etika Mengguncang Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara Negara

Fakta Baru - RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pakar Sosiologi Politik UMY Profesor Zuly Qodir menilai, turunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dan wakil rakyat, menjadi salah satu persoalan besar dalam politik kontemporer.

Hal tersebut menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari persoalan integritas. ”Ketika pejabat publik tidak lagi dipercaya, itu menandakan ada persoalan etika dalam tata kelola,” katanya, Sabtu, 28 Februari 2026.

Saat ini, kejujuran dan amanah menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Selain integritas personal, pentingnya klarifikasi dan musyawarah juga ditekankan dalam pengambilan keputusan publik.

”Karena prinsip tersebut sejalan dengan praktik demokrasi deliberatif yang menekankan dialog, transparansi, dan partisipasi,” ucapnya.

Meskipun setiap kebijakan tidak mungkin menyenangkan semua pihak, namun selama prosesnya dilakukan secara terbuka dan lebih banyak membawa kemaslahatan, maka hal itu sudah sesuai dengan kaidah nilai-nilai Islam.

Zuly menegaskan bahwa nilai-nilai etika politik Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan global, seperti krisis demokrasi, polarisasi politik. Hingga rendahnya legitimasi institusi publik di berbagai negara.

”Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga menawarkan kerangka moral bagi pengelolaan kehidupan publik,” katanya. ”Ketika kejujuran, keadilan, dan amanah dijalankan secara konsisten, maka tata kelola negara akan lebih kokoh dan dipercaya.”