Kritik dan Harapan untuk Diplomasi Indonesia di Era Sugiono

Kompas.com, 26 Desember 2025, 10:00 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Lihat Foto

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono (tengah), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kedua kiri), Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani (kanan), dan Menteri HAM Natalius Pigai mengikuti jalannya Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel.(ANTARA FOTO/FATHUR ROCHMAN)

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Sandro Gatra

MENJADI diplomat adalah salah satu cita-cita masa muda saya. Isu-isu mancanegara selalu memikat perhatian, tetapi mungkin daya tarik terbesarnya justru terletak pada para aktornya.

Sejak remaja, melalui layar kaca dan pemberitaan media, saya mengikuti bagaimana Menteri Luar Negeri Adam Malik atau Mochtar Kusumaatmadja berbicara di berbagai podium.

Mereka tidak sekadar menjelaskan isu ringan dan berat, tetapi melakukannya dengan artikulasi jernih, rasa percaya diri, dan berwibawa yang membuat Indonesia terasa hadir di berbagai pentas diplomasi dunia.

Keduanya memberi kesan kuat bahwa diplomasi bukan pekerjaan teknis semata, melainkan seni bernegosiasi dan berbicara atas nama bangsa.

Di lingkungan diplomatik internasional, Adam Malik Batubara dijuluki Si Kancil. Bukan karena tubuhnya yang mungil, melainkan karena kecerdikannya dalam memberi jawaban dan menyiasati persoalan serumit apapun.

Mantan Wapres ke—3 dikenal sebagai diplomat ulung karena ia memiliki sense of humor yang tinggi dan terbiasa berbicara ceplas-ceplos, tetapi tetap terukur.

Dalam forum-forum internasional, ia dengan kalem, seraya menyunggingkan senyum, kerap berujar, “Everything can be arranged”, alias “Semua bisa diatur!”

Baca juga: Oposisi Dilenyapkan Sejak di Dalam Pikiran

Sementara Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, yang melanjutkan kiprah Adam Malik, (1978–1988) memberi warna lain bagi dunia diplomasi.

Dalam pemahamannya, citra bangsa tidak hanya dibangun melalui teks perjanjian dan pidato resmi, melainkan juga melalui seni dan budaya, termasuk kuliner.

Ketertarikannya pada dunia masak-memasak yang tumbuh sejak masa studi di Yale University melahirkan diplomasi kuliner sebagai dimensi lain dari soft power. Mochtar dikenal piawai membuat martabak telur.

Dalam buku Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusumaatmadja, putrinya, Armida Salsiah Alisyahbana, menuturkan bahwa sang ayah bermimpi masakan Indonesia suatu hari dapat mendunia seperti kuliner Jepang atau Italia.

“ Makanan Indonesia perlu dikemas dengan sentuhan estetika dan penyesuaian rasa agar dapat diterima lidah internasional,” tulis Armida, mengutip pesan sang ayah.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri, imbuh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Mochtar mendirikan Restoran Nusantara Indonesia di New York.

“Ia juga membentuk Nusantara Chamber Orchestra,” ungkap Retno dalam seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Prof Mochtar Kusumaatmadja, 24 Mei 2023.

Selepas meraih gelar sarjana strata satu pada awal 1990-an, saya mencoba mengikuti seleksi diplomat selama tiga tahun berturut-turut dan semua gagal pada tahapan seleksi akhir.

Meski demikian, sejatinya saya berkesempatan menjadi bagian dari keluarga Kementerian Luar Negeri (Kemlu), meski dari pinggiran.

Awal 1990-an, ketika menjadi jurnalis, saya kerap mendapat kesempatan meliput di Kementerian Luar Negeri di Pejambon, Jakarta Pusat, yang saat itu dipimpin Menlu Ali Alatas. Ia diplomat karier sejati, yang diminta Wakil Presiden Adam Malik untuk menjadi Kepala Sekretariatnya.

Ali Alatas memahami betul seluk-beluk birokrasi kementerian, sekaligus menguasai medan diplomasi bilateral dan multilateral.

Pak Ali memiliki pembawaan khas: tenang, nyaris tanpa gestur berlebih, berwibawa tanpa perlu meninggikan suara. Namun, ketenangan itu tidak menciptakan jarak dan sikap yang dingin.

Dalam interaksi dengan kami para jurnalis, ia tetap terasa hangat dan terbuka, bahkan bertanya kritis seolah menguji kedalaman pengetahuan sang jurnalis.

Pengalaman itu semakin terasa ketika Media Indonesia menugaskan saya berkantor di Auckland, Selandia Baru, sebagai koresponden kawasan Pasifik Selatan.

Di sana saya melihat bagaimana nama Ali Alatas dihormati, bukan hanya oleh kalangan jurnalis, tetapi juga oleh para pejabat di kawasan tersebut. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ketika berbicara, setiap kata dipilih dengan presisi.

Dalam dunia diplomasi internasional, gaya semacam ini membentuk reputasi penting: credible interlocutor —mitra dialog yang dapat dipercaya, terutama dalam konflik yang menuntut kesabaran dan netralitas.

Baca juga: Kasus Bonnie Blue: Provokasi Digital dan Batas Kedaulatan Simbol Negara

Memasuki era reformasi, wajah diplomasi Indonesia pun berubah. Kemlu dipimpin diplomat non-karier, Alwi Shihab, di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Saat bekerja di SCTV ( program berita Liputan 6), sekalipun lebih banyak berinteraksi dengan sang Presiden yang egaliter di Istana, sosok Pak Alwi saya nilai sangat terbuka.

Maklum, ia sejatinya seorang akademisi, cendekiawan Muslim, dan tokoh dialog antaragama yang lama berkarier di Amerika Serikat. Jejaringnya yang luas sangat membantu Indonesia yang tengah menghadapi krisis kepercayaan global.

Saya teringat dengan lobi strategisnya di negeri Paman Sam Pak Alwi sanggup menembus protokoler Gedung Putih yang kaku dalam waktu singkat guna memenuhi permintaan Presiden Gus Dur yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden Bill Clinton di Oval Room Gedung Putih di Washington DC. Saya beruntung bisa menyaksikan pertemuan kedua kepala negara tersebut di masa lalu.

Sejumlah isu sensitif—seperti Timor Timur pascareferendum, konflik komunal di Maluku dan Poso, serta tuduhan pelanggaran HAM oleh perwira tinggi militer Indonesia—dijawab Alwi dengan lugas.

Saya tahu gaya seperti ini sangat disukai media internasional yang kala itu mencari kejelasan dan keterbukaan dari pejabat Indonesia.

Namun secara bisik-bisik, muncul kegelisahan dari kalangan internal Kemlu dan para diplomat senior. Gaya Alwi kerap dinilai terlalu terbuka dan ‘kurang disiplin’ secara institusional.

Ya, protokoler adalah karakteristik fundamental dan sangat penting bagi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) karena mengatur seluruh aspek hubungan diplomatik, acara kenegaraan/resmi, serta pelayanan publik terkait WNI di luar negeri, yang menjadi tugas utama Kemlu, mencakup tata tempat, tata upacara, tata warkat, dan wibawa pimpinan negara.

Sebaliknya, dalam beberapa hari terakhir, muncul kritik terbuka dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri di era Presiden SBY, yaitu Dr Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri saat ini Sugiono.

Kritik mantan Dubes RI di Amerika Serikat itu di antarnya tentang perlunya Menlu lebih bayak meluangkan waktu ke internalnya.

Selain itu, putra kedua Pakar Hukum Laut Internasional Prof Hasjim Djalal yang juga mantan diplomat itu juga mengungkapkan laporan yang dia dapat bahwa duta besar mengalami penurunan kinerja karena pemotongan anggaran, demoralisasi, dan tidak terdorong berinisiatif.

Dia juga mendapat kabar bahwa banyak duta besar yang sulit menemui Menlu Sugiono saat duta besar itu pulang ke Indonesia.

Bagi sebagian orang, kritik itu terasa keras. Namun, dalam dunia diplomasi, hal tersebut merupakan bentuk elite correction —alarm dini agar Indonesia tidak tergelincir dari jalur yang telah dibangun selama kurun waktu puluhan tahun.

Zaman dan tantangan memang berubah. Strategi diplomasi tentu harus disesuaikan.

Baca juga: 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono

Pemanfaatan media sosial menjadi keniscayaan. Meski demikian, hal-hal yang bersifat konvensional atau kerap disebut tradisional tetap tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sebab, dalam diplomasi, kontinuitas sering kali lebih penting ketimbang gebrakan sehebat apapun.

Perubahan gaya boleh terjadi, tetapi perubahan arah harus dijaga dengan sangat hati-hati.

Kunci utama yang perlu dikedepankan adalah komunikasi yang artikulatif, baik ke dalam maupun ke luar.

Karena itu, kritik Dino perlu direspons dengan langkah-langkah korektif, bukan defensif. Pembelaan yang berlebihan justru berisiko akan mengaburkan substansi.

Prof Mochtar Kusumaatmadja pernah menyampaikan nasihat. Sebagai orang berlatar Sunda, ia pernah mengutip figur Si Kabayan—tokoh yang sering dianggap tolol, gemar berkelakar, dan bernasib malang, tetapi justru selalu benar.

“Karena itu, kalaupun (dirinya sebagai Menlu) kementeriannya dianggap rusak dan tolol, itu tak perlu ditanggapi dengan kecil hati,” katanya, seperti diberitakan Kompas, 12 September 1982.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

sugiono

dino pati djalal

Lihat Nasional Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Anggota DPR Desak Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras Diungkap

Nasional

13/03/2026, 22:50 WIB

143,9 Juta Orang Akan Bepergian Saat Lebaran, Setara 50,60 Persen Penduduk

Nasional

13/03/2026, 22:31 WIB

Prabowo Puji Kerja Keras Jajarannya Tangani Pemulihan Bencana Sumatera