KSP: Diplomasi Ganda Indonesia di BoP untuk Perdamaian Palestina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Respiratori Saddam Al-Jihad menyatakan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Forces (ISF) sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hal tersebut disampaikan Respiratori usai keterlibatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam BoP dikritik berbagai pihak. Sebab, BoP dinilai belum secara tegas menyuarakan kepentingan kemerdekaan Palestina.

Staf KSP tersebut mengatakan Prabowo dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono giat melakukan " diplomasi ganda" sebelum pertemuan perdana BoP di Washington, AS, Kamis (19/2/2026) lalu.

"Sebelum forum BoP, ada diplomasi ganda yang dilakukan Pak Presiden dan Pak Menlu. Pak Menlu kemudian menyampaikan di Dewan Keamanan PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dan BoP adalah sarana untuk perdamaian di Gaza, untuk kemerdekaan Palestine, itu penekanannya di situ," kata Respiratori dalam prorgram "Bola Liar" KompasTV, Jumat (20/2).

"Kalau kita bicara soal ISF, ini posisinya kita sudah berada di depan meja, bagaimana langkah-langkah ini harus bergerak. Dalam konsep multilateralisme, semua yang dilakukan Indonesia ini bagian dari politik luar negeri bebas aktif."

Lebih lanjut, Respiratori menegaskan perwakilan Palestina dilibatkan dalam agenda rekonstruksi Gaza oleh BoP. Menurutnya, terdapat komite khusus yang berisi perwakilan Palestina di BoP.

"Di sini ada National Committe for Adminsitration for Gaza yang dipimpin Ali Saad, di sini lah langkah-langkah nantinya apa pun itu, mau isf masuk ke palestina itu harus komunikasi dengan NCAG tadi," katanya.

Meskipun demikian, eks Dubes RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti menilai komite tersebut bukan berarti Palestina diwakili secara politik dalam BoP.

Ikrar menyoroti BoP yang tidak melibatkan Otoritas Palestina sebagai perwakilan politik Palestina yang sah. BoP juga disebutnya tidak menyusun peta jalan yang berujung pada kemerdekaan Palestina.

"Kalau Anda mengatakan nanti ada 100 orang yang disebut sebagai orang Palestina yang adalah orang-orang yang non-politik, ini buat saya itu termasuk budak-budak yang nanti ditentukan oleh Trump, tapi yang namanya Otoritas Palestina tidak pernah diajak bicara," kata Ikrar.