Marty Natalegawa: Diplomasi Kunci Perdamaian dan Keterlibatan Perempuan

Mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014, Marty Natalegawa, melontarkan pengingat tajam bagi dunia internasional yang kini tengah didera krisis kepemimpinan dan defisit kepercayaan. Baginya, di tengah meningkatnya risiko konflik global, diplomasi harus tetap berdiri tegak sebagai panglima dan pilihan pertama dalam setiap upaya resolusi.

Berbicara dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace, and Security After 25 Years di Jakarta, Rabu (25/2/2026), Marty menegaskan bahwa keberhasilan mediasi dan negosiasi sangat bergantung pada keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap efektivitas diplomasi itu sendiri.

"Pertama, harus ada kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap diplomasi. Diplomasi harus diutamakan," tegas Marty dengan nada lugas.

Diplomasi Sebagai 'Pengganda Kekuatan'

Bagi Marty, diplomasi bukan sekadar ajang adu argumen di meja perundingan. Ia memandangnya sebagai alat transformatif yang mampu menciptakan kesetaraan di panggung global. Menurutnya, diplomasi bertindak sebagai pengganda kekuatan (power multiplier) bagi negara-negara yang mungkin secara militer atau ekonomi dianggap relatif lemah.

Melalui jalur ini, masyarakat global dapat menciptakan medan tempur gagasan yang lebih adil dan setara. Namun, ia mengingatkan bahwa jalan menuju perdamaian tidak pernah instan. Dibutuhkan kesabaran yang nyaris tanpa batas serta ketekunan untuk terus mencoba di tengah kebuntuan.

Marty bahkan membagikan pengalamannya saat memimpin perundingan sulit. Terkadang, ia memilih untuk tetap diam demi meredam ego para pihak yang bertikai. "Dalam proses perundingan, saya terkadang memilih berada dalam keheningan demi membuka jalan menuju perdamaian," ungkapnya.

Sentilan Soal Rendahnya Partisipasi Perempuan

Salah satu poin krusial yang disorot Marty adalah paradoks keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian. Ia mencatat bahwa sifat-sifat penentu keberhasilan mediasi—seperti empati, imparsialitas, dan kemampuan membangun jembatan komunikasi—justru sangat lekat dengan figur perempuan.

Namun sayangnya, data di lapangan berkata lain. Marty mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya keterlibatan perempuan secara formal dalam proses perdamaian dunia.

"Hanya sekitar tujuh persen negosiator adalah perempuan, dan hanya 14 persen mediator perempuan yang terlibat dalam proses formal," tuturnya.

Angka yang kecil ini, menurut Marty, mengindikasikan adanya 'penjaga gerbang' (gatekeeper) yang secara sistematis membatasi akses perempuan. Ia pun menyerukan agar perempuan tidak sekadar menunggu diberikan kesempatan, tetapi harus proaktif menunjukkan kapasitas nyata mereka.

"Yang kita butuhkan adalah agar perempuan memperlihatkan kontribusi yang bisa dan harus mereka berikan. Ini bukan hanya demi kepentingan perempuan, melainkan demi kepentingan kita semua," pungkasnya.