Pemerintah Targetkan Solusi untuk 80 Persen Masalah Sampah dalam Dua Tahun

Masalah sampah nasional belum juga surut. Pemerintah mengakui, pengolahan sampah berbasis energi listrik alias waste to energy baru menyentuh 20 persen persoalan. Sisanya? Masih mengantre untuk diatasi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, sekalipun seluruh fasilitas waste to energy di 33 kota beroperasi penuh, dampaknya belum signifikan.

"Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, itu baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum bisa kita selesaikan," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Ia menegaskan, sampah kini masuk kategori darurat. Sejumlah rapat digelar menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan.

Program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) tetap berjalan di 33 kota. Di Jakarta, fasilitas direncanakan berdiri di beberapa titik, termasuk Bantargebang dan Sunter. Namun pemerintah sadar, pendekatan itu tak cukup menambal seluruh persoalan.

Untuk mengejar 80 persen sisanya, pemerintah menyiapkan empat kategori teknologi: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) non-RDF, TPST berbasis RDF, TPS3R, serta pengolahan sampah organik dari sumber atau tingkat masyarakat.

Pengembangannya akan melibatkan BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Lingkungan Hidup guna merumuskan alat yang sesuai kebutuhan kota maupun desa.

"Jadi ada empat kategori. Alatnya seperti apa dan seterusnya kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegakan hukum akan dilaksanakan dengan konsisten, open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya," ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan bakal memperketat praktik pembuangan terbuka. Targetnya, dalam dua tahun ke depan perubahan besar sudah terlihat, termasuk di lokasi pembuangan skala raksasa.

"Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantargebang, seperti di Bali. Ya, 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan," katanya.