Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Diplomasi untuk Keselarasan Kebijakan Luar Negeri

RIAU ONLINE, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kumpulkan sejumlah tokoh diplomasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut Menteri Luar Negeri, Sugiono, pertemuan ini dihadiri oleh para mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, anggota Komisi I DPR, pengamat hubungan internasional, akademisi, hingga praktisi diplomasi.

"Beliau, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, memegang mandat penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia," kata Sugiono, dikutip dari Suara.com, Kamis, 5 Februari 2026.

Sugiono mengatakan, pertemuan ini membahas keselarasan arah politik luar negeri Indonesia di Bawah kepemimpinan Prabowo.

Baca Juga

Dompet Dhuafa dan Masjid Al-Anshor Pekanbaru Salurkan 150 Kg Rendang ke Aceh

Sumsel United vs PSPS Pekanbaru Bakal jadi Pertarungan Gengsi Dua Pelatih Senior

KPK Dalami Dugaan Peran Aizzudin PBNU dalam Skandal Kuota Haji

Diskusi berlangsung secara terbuka dan dua arah. Prabowo secara aktif mendengarkan berbagai masukan untuk memperkuat formulasi kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah.

"Para tokoh menyampaikan pandangan, pemikiran, serta pertimbangan mereka. Secara garis besar, apa yang disampaikan sudah koheren dan sejalan dengan pemikiran Presiden, sehingga diskusi ini sifatnya saling memperkuat," jelas Sugiono.

Menlu menilai tidak ada pertentangan tajam dalam pertemuan tersebut, meskipun terdapat keragaman sudut pandang dalam melihat dinamika global.

"Saya tidak melihat adanya pro dan kontra, namun memang ada perspektif berbeda yang dibicarakan. Pada akhirnya, semua pihak memiliki visi yang sama mengenai politik luar negeri kita," tambahnya.

Pertemuan strategis ini diharapkan dapat menyamakan "frekuensi" serta memperdalam pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah di kancah internasional. Ke depan, Sugiono menyebutkan bahwa forum serupa akan dijadikan sebagai agenda rutin.

"Sesuai arahan Presiden, acara serupa akan dijadikan agenda rutin agar tercapai pemahaman yang seragam mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri pemerintah," pungkasnya.