Temuan Panel Mengungkap Tindakan Berlebihan Militer Belanda Selama Perang Kemerdekaan Indonesia

Amsterdam, Aktual.com – Sebuah tinjauan sejarah yang dilakukan oleh panel beranggotakan akademisi dan ahli dari Belanda dan Indonesia menemukan bahwa militer Belanda terlibat dalam tindakan kekerasan yang sistematis, berlebihan, dan tidak etis selama perjuangan kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda saat itu membiarkan tindakan tersebut tanpa penilaian yang memadai.

Tinjauan ini didanai oleh pemerintah Belanda pada tahun 2017 dan hasilnya dipresentasikan dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (17/2), setelah bocornya sejumlah temuan penting pada Rabu (16/2) malam. Pemerintahan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, diharapkan memberikan tanggapan terhadap hasil temuan tersebut pada hari yang sama.

Walaupun fakta bahwa Belanda menggunakan kekerasan berlebihan dalam usaha merebut kembali kendali atas bekas jajahannya bukanlah hal baru, laporan ini menyoroti perlunya pengakuan resmi dan evaluasi mendalam dari pemerintah Belanda. Tindakan militer yang dilaporkan mencakup eksekusi tanpa proses hukum, penyiksaan, penahanan dalam kondisi tidak manusiawi, serta pembakaran rumah dan desa.

Selain itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa tentara Indonesia tidak terlepas dari kekerasan, yang ditujukan terutama terhadap kelompok minoritas Indo-Belanda dan Maluku ketika melancarkan perang gerilya. Namun, pemerintah Belanda belum pernah melakukan evaluasi menyeluruh atau mengakui tanggung jawab atas tindakan militer tersebut.

Pada tahun 2013, Duta Besar Belanda untuk Indonesia menyampaikan permintaan maaf atas eksekusi yang dilakukan selama perang. Kemudian, pada tahun 2020, Raja Willem-Alexander juga mengeluarkan pernyataan permintaan maaf terkait kekerasan yang berlebihan. Pada bulan Oktober 2020, pemerintah Belanda mengumumkan rencana untuk memberikan kompensasi sebesar 5.000 euro kepada warga negara Indonesia yang orang tuanya dieksekusi selama konflik tersebut.

Meski kedua negara saat ini menikmati hubungan ekonomi yang kuat, topik perang kemerdekaan tetap menjadi isu sensitif, terutama di kalangan korban dan veteran. Sebuah pernyataan dari pemerintah Belanda pada tahun 1969 menyebutkan bahwa tindakan pasukannya selama perang adalah benar, tetapi laporan terbaru ini menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Belanda secara teratur menggunakan kekerasan ekstrem yang terstruktur.

Ringkasan laporan menekankan bahwa tindakan militer diambil berdasarkan konsultasi dengan pemerintah Belanda, dengan dukungan masyarakat dan media yang tidak kritis, yang semuanya berakar pada mentalitas kolonial. "Jelas bahwa di setiap jenjang, Belanda tanpa ragu menerapkan standar yang berbeda terhadap 'subjek-subjek' kolonial," demikian bunyi ringkasan tersebut.