Sumber Foto: RRI.co.id
Internasional
UMRAH Gelar Diskusi Strategi Diplomasi Maritim untuk Pembangunan Pesisir Kepri
Fakta Baru - RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ”Penguatan Diplomasi Kemaritiman untuk Pembangunan Daerah Pesisir Berkelanjutan” di Ruang Tombak, Lantai II Gedung Pascasarjana UMRAH, Kamis, 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Penelitian Pendanaan Internal UMRAH Tahun 2026 yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
Ketua Peneliti, Rumzi Samin, mengatakan penelitian tersebut berfokus pada penguatan diplomasi kemaritiman sebagai salah satu strategi mendukung pembangunan wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, riset ini menjadi kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas sumber daya maritim, budaya maritim, hingga pertahanan maritim.
”Fokusnya pada diplomasi kemaritiman sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah pesisir yang berkelanjutan di Kepri,” ujar Rumzi Samin, Senin, 6 Juli 2026.
Rumzi menjelaskan, meskipun penelitian tersebut didukung pendanaan internal dengan anggaran yang terbatas, tim peneliti tetap dituntut menghasilkan berbagai luaran akademik. Luaran tersebut meliputi policy brief, laporan akhir penelitian, dokumentasi video kegiatan, hingga publikasi pada jurnal internasional.
”Walaupun pendanaannya tidak besar, target luaran penelitian tetap cukup banyak, itu menjadi tantangan yang harus kami penuhi,” ucapnya.
Dalam FGD tersebut, para peserta juga membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola kemaritiman. Diskusi menghadirkan materi mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam pembangunan kemaritiman serta strategi diplomasi kemaritiman yang kolaboratif untuk mendukung pembangunan kawasan pesisir Kepri.
Rumzi berharap, hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan melalui FGD dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan sektor kemaritiman. Menurutnya, Provinsi Kepri memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kekuatan maritim.
”Harapan kami, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah,” katanya, mengakhiri.
