WALHI Desak Pemerintah Sertakan Temuan BPK dalam Negosiasi dengan Freeport

Jakarta - Aktivis dari Walhi, Kalisa Khalid, mengingatkan pemerintah agar memasukkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PT FI) ke dalam agenda negosiasi yang sedang berlangsung. Menurutnya, temuan tersebut seharusnya menjadi bagian integral dari kesepakatan yang dicapai antara pemerintah dan perusahaan tambang tersebut.

Khalid menekankan bahwa selama ini, perhatian pemerintah terhadap PT Freeport cenderung hanya terfokus pada aspek penerimaan negara dan investasi yang kondusif. Ia berpendapat bahwa aspek lingkungan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

"Temuan BPK mengenai pelanggaran lingkungan yang merugikan negara oleh PT Freeport harus dijadikan landasan bagi pemerintah dalam melakukan negosiasi. Hal ini harus diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konteks kontrak Freeport," ujarnya dalam pernyataannya kepada Aktual.com pada Selasa (11/7).

Sebelumnya, pemerintah diketahui telah memisahkan isu pelanggaran lingkungan dari proses negosiasi kontrak dengan Freeport. Meskipun ada jaminan dari pemerintah untuk menindaklanjuti temuan BPK, tindakan tersebut baru akan dilaksanakan setelah proses negosiasi kontrak mencapai kesepakatan perpanjangan.

Pemerintah saat ini lebih memfokuskan perundingan pada empat isu utama, yaitu divestasi, pembangunan smelter, izin operasi, dan perpajakan.