Dewan Perdamaian Gelar Pertemuan Pertama di Washington, Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF

Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis (19/2/2026. (Sumber: Bidik layar)

Berita Terkini

Eksklusif di WhatsApp GarudaTV

Gabung

WASHINGTON, DC – Pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026), menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait stabilisasi dan rekonstruksi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung KTT tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia dalam misi perdamaian internasional ini.

Isi Konten

1. Indonesia Ditunjuk sebagai Wakil Komandan ISF

2. Lima Negara Pionir Pengirim Pasukan Pertama

3. Pembagian Lima Sektor Operasi di Jalur Gaza

4. Amerika Serikat Sumbang Rp168 Triliun untuk Rekonstruksi Gaza

5. Sejumlah Negara Menolak Bergabung dengan Dewan Perdamaian

Berikut lima fakta utama yang berhasil dihimpun dari pertemuan bersejarah tersebut:

Baca Juga

Menghormati Sang “Lady with the Lamp”: Peringatan Hari Perawat Sedunia 12 Mei 2026

1. Indonesia Ditunjuk sebagai Wakil Komandan ISF

Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi Indonesia resmi menjadi Deputy Commander International Stabilization Force (ISF), pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan ke Gaza. Penunjukan ini menempatkan Indonesia di posisi strategis kedua dalam komando pasukan.

“Iya, mereka minta kita jadi deputy commander ya,” ujar Prabowo usai menghadiri KTT Dewan Perdamaian, dilansir Kumparan.

Ia menambahkan bahwa pemimpin kontingen Indonesia akan dipilih secara cermat. “Ya dipilih, ya dipilih, ya kita cari yang bagus ya,” terangnya.

Baca Juga

Neraka Bocor di Bangkok, Suhu Ekstrem Tembus 52°C, Warga Dilarang Keluar Rumah

Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap kapabilitas Indonesia dalam misi perdamaian.

2. Lima Negara Pionir Pengirim Pasukan Pertama

Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengumumkan lima negara yang akan mengirimkan personel pertama ke Gaza. “Saya dengan bangga mengumumkan lima negara pertama yang akan mengirim personel untuk bertugas di ISF yakni Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania,” kata Jeffers dalam sidang KTT Dewan Perdamaian, dilansir CNN Indonesia.

Pengumuman ini menjadi langkah awal pembentukan ISF. Kelima negara pionir diharapkan membuka jalan bagi partisipasi lebih luas dari anggota Dewan Perdamaian lainnya di tahap selanjutnya.

Baca Juga

Gencatan Senjata AS–Iran Terancam Gagal, UEA Laporkan Serangan

3. Pembagian Lima Sektor Operasi di Jalur Gaza

Jeffers juga memaparkan rencana operasional ISF yang akan membagi Jalur Gaza menjadi lima sektor utama. Setiap sektor akan dijaga satu brigade pasukan. Kelima sektor tersebut adalah Rafah, Khan Younis, Deir al Balah, Gaza City, dan Gaza Utara.

Pengerahan dimulai dari Rafah di Gaza selatan sebagai titik masuk utama. Setelah wilayah tersebut stabil, pasukan akan secara bertahap bergerak ke utara. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kelancaran misi stabilisasi.

4. Amerika Serikat Sumbang Rp168 Triliun untuk Rekonstruksi Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kontribusi sebesar 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp168 triliun untuk rekonstruksi Gaza, demikian dikutip Al Jazeera. Dana ini menjadi yang terbesar dalam paket bantuan yang dijanjikan.

Baca Juga

Iran Bantah Klaim AS Soal Kapal di Selat Hormuz

Selain AS, sembilan negara lain menyumbang total 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp118 triliun. Negara-negara tersebut meliputi Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Uzbekistan, Maroko, Bahrain, dan Qatar. Total komitmen dana mencapai Rp286 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar warga Gaza.

5. Sejumlah Negara Menolak Bergabung dengan Dewan Perdamaian

Meski mendapat dukungan luas, Dewan Perdamaian juga menghadapi penolakan dari beberapa negara. Dilansir Tirto.id, negara-negara yang menolak menjadi anggota antara lain Prancis, Australia, Belgia, Kroasia, Swedia, Vatikan, Spanyol, Slovenia, Slovakia, Polandia, Italia, Jerman, Irlandia, Finlandia, Selandia Baru, dan Norwegia.

Penolakan ini menunjukkan perbedaan sikap terkait pendekatan penyelesaian konflik di Timur Tengah. Namun, Dewan Perdamaian tetap melanjutkan agenda dengan negara-negara yang telah berkomitmen penuh.