Sumber Foto: Bermadah.co.id
Hukum
Dr Karmila Sari Memoderatori Forum Nasional Terkait Pendidikan dan Keterwakilan Perempuan
Fakta Baru - Anggota DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, memoderatori dua forum strategis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang membahas reformasi kebijakan pendidikan dan penguatan keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
Awal Kejadian
Kepercayaan kepada Karmila Sari sebagai moderator disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Fraksi Partai Golkar DPR RI pada 13 Juli 2026 dan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar Republik Indonesia (KPPRI) pada 15 Juli 2026. Seminar ini mempertemukan berbagai unsur, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi profesi, dan pemerhati pendidikan.
Perkembangan
Seminar Nasional Pendidikan bertujuan untuk merumuskan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Anggota Komisi X DPR RI H. Muhamad Nur Purnamasidi. Pidato kunci disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan. Narasumber dalam forum ini termasuk Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Ketua Umum PB PGRI, yang semuanya menyoroti perlunya pembaruan kebijakan harga satuan pendidikan yang lebih realistis.
FGD yang diadakan oleh KPPRI mengumpulkan akademisi dan organisasi perempuan untuk merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan afirmasi perempuan dalam revisi UU Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya menjaga kuota minimal 30 persen calon perempuan, sementara Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap rekomendasi hasil FGD dapat menjadi masukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
Kondisi Terakhir
Seminar dan FGD ini menunjukkan upaya kolaboratif untuk meningkatkan kebijakan pendidikan dan memperkuat representasi politik perempuan di Indonesia. Hasil dari kedua forum ini diharapkan dapat diintegrasikan dalam proses pembuatan kebijakan di DPR RI.
