Kritik Terhadap Pengelolaan Anggaran di Era Prabowo Subianto

Fakta Baru - Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengecam pengelolaan anggaran negara di era pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai tidak akuntabel dalam penggunaan pajak rakyat.

Awal Kejadian

Bhima menilai sejumlah program, seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih, dilaksanakan tanpa kajian yang mendalam, serta berpotensi menggantikan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah.

Perkembangan

Ia menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk tidak berani membekukan anggaran program yang dianggap tidak layak. Selain itu, penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk Bank Himbara juga menjadi sorotan. Bhima mengkritik kebijakan perpajakan yang stagnan, mencatat adanya tax buoyancy negatif sebesar -0,12 persen yang membebani kelas menengah dan UMKM, sementara pajak progresif seperti windfall profit tax dan pajak kekayaan diabaikan.

Kondisi Terakhir

Bhima menuntut penghentian pemborosan anggaran, koreksi terhadap subsidi transportasi dan energi, pembatalan regulasi yang dianggap kontraproduktif, serta penutupan kebocoran pajak. Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi saat ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.