Unpatti Dorong Penanggulangan Kemiskinan Maluku Melalui Data

Fakta Baru - Ambon, Tribun Maluku. Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.

Hal ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti, Prof Dr. Dominggus Malle, saat membuka kuliah umum bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rabu (29/4/2026), di Aula Rektorat Unpatti.

Dalam sambutannya, Prof. Malle menyoroti karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi perairan yang luas, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional.

“Pendekatan kebijakan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Keterbatasan akses, distribusi sumber daya, serta konektivitas antarwilayah masih menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi statistik, tetapi juga realitas sosial masyarakat.

Menurutnya, meski sebagian masyarakat telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, hal itu belum diiringi peningkatan produktivitas serta akses pasar.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual, termasuk penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi daerah.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Teddy Christianto Leasiwal, menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat peran akademisi dalam pembangunan daerah.

Ia menyoroti tingkat kemiskinan di Maluku yang masih berada di atas rata-rata nasional, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Kesenjangan antarwilayah, menurutnya, menjadi tantangan serius, diperparah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, kondisi geografis kepulauan membuat Maluku rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan perlindungan sosial yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap risiko yang dihadapi masyarakat.

“Kuliah umum ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan menghasilkan solusi berbasis riset yang aplikatif bagi persoalan daerah,” kata Leasiwal.

Kegiatan ini turut menghadirkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, sebagai narasumber.

Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial-ekonomi berbasis data.

Melalui forum ini, Unpatti berharap dapat berkontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Maluku secara berkelanjutan dan berdampak luas.