Dasco Minta Penundaan Impor 105 Ribu Pikap India untuk Koperasi

ASPEK.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India yang akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih.

Rencana impor tersebut diketahui akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dan belakangan menjadi sorotan publik maupun parlemen.

Menurut Dasco, keputusan strategis seperti ini sebaiknya menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca Juga

Jaksa Agung Rotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ini Daftarnya

Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di MK

Kemhan Buka Suara soal Isu AS Bebas Akses Udara RI

DPR Dorong Otsus Aceh Diperpanjang hingga 2048

OTT Beruntun Kepala Daerah, Tito Nilai Ada Masalah Sistematis

KPK Tahan Ajudan Gubernur Riau dalam Kasus ‘Jatah Preman’

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden (Prabowo Subianto) masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Dasco menilai, pembahasan secara menyeluruh perlu dilakukan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik, terutama terkait kesiapan industri otomotif dalam negeri.

Ia berharap sepulang dari lawatan luar negeri, Presiden akan mengevaluasi secara detail rencana impor tersebut, termasuk mempertimbangkan kapasitas produksi nasional.

“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco.

“Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” imbuh Ketua Harian DPP Gerindra tersebut.

Sebelumnya, rencana pengadaan ratusan ribu kendaraan operasional untuk Koperasi Merah Putih menuai perhatian sejumlah kalangan. Selain menyangkut nilai pengadaan yang besar, kebijakan impor juga dinilai perlu dikaji agar selaras dengan komitmen penguatan industri nasional.

DPR pun mendorong pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berdampak luas terhadap industri dan perekonomian dalam negeri. []

Komentar

Share21 Tweet13 Send Share Share4 Send

Jaksa Agung Rotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ini Daftarnya

ASPEK.ID, JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin melakukan rotasi dan mutasi terhadap 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta sejumlah pejabat...

Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di MK

ASPEK.ID, JAKARTA - Suasana acara Wisuda Purnabakti di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mendadak berubah tegang. Mantan Ketua MK, Anwar Usman,...

Kemhan Buka Suara soal Isu AS Bebas Akses Udara RI

ASPEK.ID, JAKARTA - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia angkat bicara terkait beredarnya dokumen yang menyebut Amerika Serikat memiliki kebebasan melintasi wilayah...