Empat Reshuffle Kabinet Prabowo dalam Setahun

Warta Bulukumba - Kamera menyorot podium, bendera Merah Putih berdiri tegak, dan Presiden Prabowo Subianto melangkah mantap membacakan keputusan negara. Tidak ada sorak, tak ada kejutan besar di permukaan—namun yang pasti: reshuffle kabinet kembali terjadi.

Di balik pelantikan Wakil Menteri Keuangan baru pada Kamis, 5 Februari 2026, publik perlahan menyadari satu fakta penting. Ini adalah reshuffle keempat Prabowo Subianto—dan belum genap setahun penuh sejak Kabinet Merah Putih bekerja.

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan bongkar pasang Kabinet Merah Putih dengan melantik Juda Agung Ph.D sebagai Wakil Menteri Keuangan periode 2024–2029. Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan, sekaligus menandai reshuffle kabinet keempat di era kepemimpinannya.

Sudah empat kali reshufle kabinet

Posisi Wakil Menteri Keuangan sebelumnya ditinggalkan Thomas Djiwandono yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pergeseran ini dipresentasikan sebagai bagian dari sinergi fiskal dan moneter, namun secara politik memperpanjang daftar perombakan kabinet yang tergolong cepat dan intens.

Hingga awal Februari 2026, sedikitnya 18 pejabat negara telah mengalami rotasi, pencopotan, atau pergeseran jabatan dalam empat gelombang reshuffle.

Reshuffle pertama dilakukan pada Senin, 19 Februari 2025. Saat itu, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Soemantri Brodjonegoro, dengan Brian Yuliarto. Pergantian ini terjadi di tengah gejolak internal kementerian, termasuk aksi protes ratusan pegawai pada Januari 2025. Istana menyebut langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Gelombang kedua menyusul pada Senin, 8 September 2025. Kali ini, posisi strategis Menteri Keuangan mengalami pergantian. Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk menggantikan pejabat sebelumnya. Pada reshuffle ini pula, Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah—sebuah kementerian baru yang diklaim untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan umrah. Sejumlah posisi menteri dan wakil menteri turut dirombak, memperluas dampak politik reshuffle jilid dua.