Isu Reshuffle Kabinet: Fokus pada Figur Non-Ketum dan Strategi Prabowo

Karena itu, reshuffle—jika benar terjadi—akan menyasar figur non-ketum dan non-ikon koalisi. Reshuffle hanya akan menyasar posisi yang secara politik aman untuk dikoreksi.

Isu reshuffle kabinet kembali beredar. Ada yang menyebut hari ini, Jumat, 6 Februari. Ada pula yang bilang 15 Februari. Para penghuni Istana sibuk menepis. Menteri HAM Natalius Pigai minta isu ini jangan digoreng. Mensesneg Prasetyo Jadi mengatakan, belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Walau begitu, publik tetap saja ngotot (baca: berharap) kocok ulang kabinet terjadi, dalam waktu dekat.

Yang menarik, isu reshuffle ini muncul di saat Prabowo sedang berada di fase krusial: transisi dari presiden konsensus menuju presiden eksekutor. Maka pertanyaannya bukan “kapan”, melainkan siapa. Ini penting, karena betapa halus pun penggantian anggota kabinet, tetap saja sedikit banyak menimbulkan “goncangan”. Pasti ada sosok yang terdepak keluar, atau minimal geser tempat. Juga, bakal ada wajah baru yang masuk.

Berita Lainnya

Masalah Terbesar Jakarta Bukan Banjir atau Macet, Ini Penjelasan Anies Baswedan

Raja Tobias Dante dari Mahasiswa Penerima KJMU Era Gubernur Anies Baswedan, Kini jadi ASN Muda Jakarta

Menelisik Kekuatan dan Kelemahan Taktik John Herdman di Timnas Garuda pada FIFA Series 2026

Guru Besar UGM: Indonesia Kini Menghadapi Ancaman Berlapis!

Ketua PP Muhammadiyah: Apakah Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Harapan Usaha Kecil dan Ultra Mikro?

Publik berharap nama-nama seperti Listyo Sigit, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Agum Gumiwang, Zulkifli Hasan, Erick Thohir dan “inventaris” warisan Jokowi lainnya segera disingkirkan. Mereka dianggap unfaedah. Beberapa di antaranya bahkan dipersepsi publik diduga doyan melakukan pembusukan pemerintahan Prabowo dari dalam.

Tapi, sejeblok apa pun kinerja orang-orang seperti Bahlil dan Zulkifli, sepertinya tidak bakal terlempar dari kabinet. Status masing-masing mereka yang Ketum partai Golkar dan PAN membuatnya hampir pasti aman. Ketua umum partai besar pendukung koalisi tidak akan disentuh. Golkar, PAN, Gerindra, PKB, Demokrat—ini pilar kekuasaan. Mengganggu ketumnya sama saja menanam bom politik di halaman Istana. Apalagi Listyo Sigit. Anda pasti paham, lah…

Karena itu, reshuffle—jika benar terjadi—akan menyasar figur non-ketum dan non-ikon koalisi. Reshuffle hanya akan menyasar posisi yang secara politik aman untuk dikoreksi.

Calon layak gusur

Nama pertama yang realistis dibaca publik adalah Erick Thohir. Bukan karena skandal, tapi karena rekam jejaknya telah menimbulkan beban struktural BUMN yang amat serius. Banyak yang babak-belur. Mereka belum sepenuhnya pulih dari utang, proyek besar, dan tuntutan transparansi. Dan itu membuat BUMN bukan lagi aset politik, tapi potensi beban rezim.

Nama berikutnya yang kerap dibicarakan di lingkaran politik adalah beberapa menteri teknis non-partai yang dampak kerjanya minim di ruang publik. Mereka tak ribut, tapi juga tak terasa. Dalam fase awal pemerintahan, tipe seperti ini justru paling rawan. Prabowo membutuhkan kabinet yang terlihat bekerja, bukan sekadar hadir dalam struktur.

Selain itu, pos wakil menteri dan kepala badan adalah sasaran paling logis jika Presiden ingin reshuffle yang aman, tapi tegas. Minim risiko politik, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa evaluasi bukan sekadar wacana. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, reshuffle sering dimulai dari pinggir. Bukan langsung dari pusat.

Bagaimana dengan menteri koordinator? Pos ini juga tak kebal. Menko adalah wajah koordinasi. Jika sektor tertentu terlihat lamban, tumpang tindih, atau tak sejalan dengan arah Presiden, maka evaluasi bisa mengarah ke koordinatornya. Ini bukan soal partai, tapi soal fungsi. Partai biasanya tak keberatan, terutama jika penggantinya juga bersumber dari partai yang sama.

Jokowi, kemana berlabuh?

Lalu muncul isu yang jauh lebih strategis dari sekadar reshuffle kabinet: Jokowi ke Wantimpres. Secara hukum, tak ada masalah. Secara politik, sangat mungkin. Tapi secara simbolik, ini langkah berat.

Bagi Prabowo, memasukkan Jokowi ke Wantimpres punya sisi plus. Jokowi akan berada di dalam sistem, bukan di luar. Lebih mudah dikendalikan, lebih kecil potensi manuver liar. Basis Jokowi pun tidak merasa ditinggalkan. Stabilitas jangka pendek terjaga.

Namun minusnya besar. Bayang-bayang kekuasaan. Publik akan bertanya: siapa presiden sebenarnya? Lebih dari itu, residu era Jokowi—utang, IKN, kereta Woosh, eksploitasi SDA yang ugal-ugalan, problem demokrasi—berpotensi ikut menempel ke Prabowo. Wantimpres bisa berubah dari dewan pertimbangan menjadi etalase jejak kejahatan masa lalu.

Bagi Jokowi sendiri, Wantimpres adalah posisi aman tapi membatasi. Dia tetap dekat pusat kekuasaan. Tapi kehilangan ruang manuver. Dari king maker menjadi penasihat. Terhormat, tapi jelas turun kelas secara politik.

Karena itu, keputusan soal Jokowi bukan keputusan personal. Ini soal arah kekuasaan. Apakah Prabowo ingin stabilitas cepat dengan merangkul masa lalu? Atau ingin kedaulatan penuh dengan menjaga jarak yang sehat.

Kesimpulannya, reshuffle Prabowo—jika terjadi—bukan akan menyentuh pilar koalisi. Ia akan menyasar figur teknis, low-impact, dan posisi yang tak memberi energi politik maupun hasil nyata. Dan soal Jokowi, Prabowo sedang berdiri di persimpangan: memeluk masa lalu demi ketenangan. Atau menata jarak demi kepemimpinan utuh.

Sejarah selalu mencatat: Presiden yang besar bukan yang paling rukun dengan pendahulunya. Tapi yang paling berani menentukan batas dari toksis yang ganas dan menyebar. []

Jakarta, 6 Februari 2026

Edy Mulyadi, Wartawan Senior

Tags: Kabinet Kapan Kemana Prabowo reshuffle Siapa