Pemerintah Naikkan Insentif Guru Honorer Menuju Indonesia Emas 2045

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru. Salah satu kebijakan yang disoroti ialah kenaikan insentif bagi guru honorer yang disebut telah lama tidak mengalami perubahan.

“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ujar Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).

Selain insentif guru honorer, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN). Jika sebelumnya sebesar Rp1,5 juta, kini jumlahnya menjadi Rp2 juta. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari langkah berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan serta penghargaan terhadap profesi guru.

Perubahan juga dilakukan pada mekanisme penyaluran tunjangan. Sebelumnya, dana disalurkan melalui pemerintah daerah dan diterima setiap tiga bulan sekali. Kini, atas instruksi Presiden, tunjangan tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru setiap bulan.

“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” kata Teddy.

Ia memastikan, di tengah sejumlah penyesuaian kebijakan, tidak ada program pendidikan yang dihentikan. Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan seluruh program yang telah dirancang dengan fokus pada siswa, sekolah, dan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” paparnya.

Menurut Teddy, komitmen tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, dengan guru ditempatkan sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa.