Prabowo Tegaskan Pentingnya Laporan Jujur di Tengah Kebijakan yang Inkonsisten

Fakta Baru - SERUJI.CO.ID – Jarang sekali seorang presiden Indonesia mengakui bahwa ia sulit mendapat laporan jujur dari anak buahnya sendiri. Namun soal Prabowo menerima laporan palsu dari anak buah — ia benar-benar mengucapkannya langsung di depan kamera, Rabu 11 Maret 2026, di Wisma Danantara, Jakarta.

Di hadapan jajaran pejabat dan petinggi BPI Danantara, Presiden Prabowo Subianto berkata dengan nada keras: “Saya susah dapat laporan. Mudah-mudahan ini laporan yang benar. Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini.”

Kalimat itu bukan retorika kosong. Di baliknya ada pengakuan yang menggelisahkan: Prabowo mengakui pernah menerima laporan palsu dari anak buahnya — dan ia masih meragukan kejujuran laporan yang ia terima hari itu juga.

Oleh karena itu, SERUJI.CO.ID menelusuri rekam jejak kebijakan pemerintahan Prabowo selama setahun terakhir. Hasilnya: Presiden sendiri membatalkan setidaknya lima kebijakan menteri. Fenomena Prabowo menerima laporan palsu ini ternyata bukan sekadar pidato — ia punya konteks panjang. Selain itu, satu proyek BUMN senilai Rp 24,66 triliun berjalan berlawanan dengan semangat industrialisasi yang Presiden kampanyekan. Dan pemerintah tidak pernah menjelaskan sejumlah inkonsistensi pernyataan Prabowo di berbagai forum secara resmi.

🚨 Paradoks Danantara: Prabowo Menerima Laporan Palsu dari Anak Buah?

Ironi terbesar malam 11 Maret itu terjadi dalam satu tarikan napas. Setelah memperingatkan keras soal laporan palsu, Prabowo langsung mengumumkan kabar gembira. Ia mengklaim return on asset (ROA) BUMN-BUMN di bawah Danantara naik lebih dari 300 persen dalam setahun.

Namun Prabowo sendiri langsung menambahkan: “Mudah-mudahan ini laporan yang benar.” Dengan kata lain, ia memuji capaian berdasarkan laporan yang ia sendiri ragukan. Ini ilustrasi sempurna dari dilema yang ia sebut sendiri.

Klaim ROA naik 300 persen itu sendiri belum bisa pihak luar verifikasi secara independen. Danantara belum menerbitkan laporan keuangan teraudit untuk publik periksa. Sementara itu, lembaga ini mengelola aset BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Oleh karena itu, transparansi bukan sekadar tuntutan etis — melainkan keharusan tata kelola.

1 2 3 4

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

Ahmad Iman Sukri

CELIOS

Danantara

elpiji 3 kg

impor mobil india

kebijakan menteri dibatalkan

KPK

Maung

Prabowo

Prabowo laporan palsu