Said Didu: Prabowo Harus Ganti Kabinet untuk Tegakkan Kedaulatan

Ringkasan Berita:

Said Didu menyebut posisi Prabowo berada di titik "to kill or to be killed" karena berani menyentuh oligarki di tengah waktu kekuasaan yang pendek.

Ia menuding "Geng Solo, Oligarki, dan Parco" masih memegang kendali (korek api) atas kebijakan strategis, yang menghambat langkah bersih-bersih Presiden.

Said mendesak Prabowo mengakhiri masa "balas budi" politik, merombak kabinet yang unfit, dan mengganti Kapolri sebagai simbol perbaikan hukum nasional.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Aktivis sekaligus eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan elite pemerintahan saat ini.

Dalam podcast YouTube Forum Keadilan TV yang dipandu Indra J. Piliang, Rabu (24/2/2026), Said menilai fondasi pengelolaan negara tengah “goyang” karena pejabat lebih merasa sebagai penguasa ketimbang pemegang kewenangan dari rakyat.

Said menegaskan, setiap kebijakan negara seharusnya melalui enam variabel kontrol.

Enam variabel itu adalah: sesuai konstitusi, legal secara hukum, layak secara ekonomi-fiskal, bisa dijalankan birokrasi, dapat diterima politik, dan berkeadilan sosial.

“Kontrol terhadap penguasa betul-betul dibuang ke tong sampah. Seorang pengelola negara yang punya kewenangan itu kontrol pertama adalah apakah yang dia lakukan sesuai konstitusi. Kalau ini sudah dicoret, maka semua berikutnya harus dihilangkan,” ujar Said.

Ia menyebut saat ini banyak pejabat merasa memiliki kekuasaan, bukan sekadar kewenangan dari rakyat.

Setuju Niat, Frustrasi pada Cara

Said mengaku 1000 persen setuju terhadap niat Prabowo membela rakyat.

Namun ia frustrasi pada cara pelaksanaannya.

“Saya 1000 persen setuju terhadap niat Pak Prabowo. Tapi saya frustrasi melihat caranya,” tegasnya.

Ia bahkan menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa posisinya kini berada di titik krusial.

“Saya bilang, Bapak sekarang ada di titik to kill or to be killed. Waktu Bapak pendek,” ungkap Said.

Menurutnya, Prabowo adalah presiden pertama yang berani menyentuh oligarki yang kini menguasai politik, hukum, dan sumber daya alam.

Namun, ia menilai “korek api” untuk menyalakan perubahan masih dipegang kelompok yang ia sebut sebagai geng Solo dan oligarki partai.