Spekulasi Reshuffle Kabinet Prabowo dan Potensi Jokowi Masuk Wantimpres

RADAR TULUNGAGUNG - Isu reshuffle kabinet Prabowo jilid 5 yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 6 Februari 2026, kembali menghangatkan dinamika politik nasional.

Di tengah spekulasi reshuffle kabinet tersebut, muncul kabar lain yang tak kalah menyedot perhatian publik, yakni kemungkinan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo masuk ke dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Wacana Jokowi Wantimpres ini dinilai tidak berdiri sendiri. Isu tersebut muncul beriringan dengan rumor reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan menyasar sejumlah figur politik, termasuk yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi.

Hal inilah yang kemudian memantik berbagai tafsir, mulai dari dugaan kompensasi politik hingga upaya menjaga keseimbangan kekuasaan di pemerintahan Prabowo.

Menurut Agung, jika Jokowi benar masuk Wantimpres, langkah tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kompensasi atas kemungkinan adanya tokoh-tokoh dekat Jokowi yang terdampak reshuffle kabinet Prabowo jilid 5.

Ia menegaskan, relasi politik antara Jokowi dan Prabowo sejauh ini tetap terjaga, terlepas dari perubahan komposisi kabinet.

“Kalau Jokowi masuk Wantimpres, itu lebih sebagai bentuk formalisasi hubungan politik yang selama ini sudah ada secara informal,” kata Agung dalam keterangannya.

Agung menambahkan, posisi Wantimpres memang kerap dipandang tidak terlalu strategis dalam struktur kekuasaan eksekutif.

Namun, dalam konteks Jokowi, jabatan tersebut justru memiliki makna politik yang kuat.

Formalisasi Relasi Politik Solo–Hambalang

Lebih jauh, Agung menyebut bahwa penunjukan Jokowi sebagai anggota Wantimpres dapat dibaca sebagai upaya memformalkan relasi politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.

Selama ini, hubungan keduanya dinilai berjalan cair dan relatif harmonis, meskipun berada dalam fase transisi kekuasaan.

“Ini bukan soal jabatan teknis, tapi simbol politik. Jokowi Wantimpres mencerminkan kesinambungan kekuasaan dan komunikasi politik yang tetap dijaga,” ujarnya.

Dalam konteks reshuffle kabinet Prabowo, formalisasi tersebut bisa menjadi sinyal stabilitas politik di tengah potensi perubahan komposisi menteri.

Terlebih, reshuffle jilid 5 disebut-sebut akan menjadi salah satu perombakan terbesar sejak Prabowo resmi menjabat sebagai presiden.

Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi Wantimpres, Agung menilai peluangnya cukup terbuka.

Dari sudut pandang Jokowi, jabatan tersebut dinilai tidak berisiko secara politik, namun tetap memberikan ruang pengaruh dalam pemerintahan.

“Dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres justru memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo,” kata Agung.

Ia menambahkan, masuknya Jokowi ke Wantimpres juga bisa menjadi penanda bahwa Prabowo ingin menjaga kesinambungan kebijakan, sekaligus memanfaatkan pengalaman Jokowi sebagai kepala negara dua periode.

Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait reshuffle maupun penunjukan Jokowi ke Wantimpres, spekulasi politik diperkirakan masih akan terus bergulir.

Publik menanti langkah konkret Prabowo dalam menentukan arah pemerintahan ke depan, termasuk bagaimana posisi Jokowi akan ditempatkan dalam konfigurasi kekuasaan nasional.***