Tantangan Konsolidasi Pemerintahan Prabowo di Era Demokrasi

Oleh: Irdam Imran

Pada awal kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Suharto menghadapi situasi negara yang sangat berat. Setelah krisis politik yang dipicu oleh Gerakan 30 September 1965, kondisi ekonomi Indonesia runtuh, inflasi sangat tinggi, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara berada pada titik yang rendah. Dalam situasi seperti itu, Pak Harto memilih langkah strategis yang sederhana tetapi fundamental: membangun stabilitas politik dalam negeri sebelum memperluas aktivitas diplomasi di panggung internasional.

Pada masa awal pemerintahannya, Pak Harto tidak terburu-buru melakukan kunjungan luar negeri. Fokus utama pemerintah saat itu adalah konsolidasi kekuasaan, penataan birokrasi negara, serta pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara sekaligus menata kembali hubungan antara lembaga-lembaga negara agar dapat bekerja secara efektif.

Keberhasilan konsolidasi tersebut tidak terlepas dari dukungan moral politik yang kuat dari berbagai elemen bangsa pada masa itu. Dukungan tersebut kemudian diperkuat dengan legitimasi konstitusional melalui keputusan lembaga negara saat itu, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang mengukuhkan kepemimpinan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan kombinasi dukungan moral politik dan legitimasi konstitusional tersebut, pemerintahan mampu bekerja relatif efektif dalam menata stabilitas nasional serta menjalankan agenda pembangunan negara.

Baca juga: Tim Reformasi Polri dan Tantangan Perubahan Substantif

Situasi tersebut tentu berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini. Ketika Prabowo Subianto memulai masa pemerintahannya, Indonesia telah berada dalam sistem demokrasi yang berkembang sejak Reformasi 1998. Struktur lembaga negara relatif stabil, tetapi ruang kritik publik terhadap pemerintah juga jauh lebih terbuka.

Dalam sistem demokrasi modern, tekanan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari dinamika politik formal, tetapi juga dari opini publik, media sosial, serta gerakan masyarakat sipil yang semakin aktif. Kondisi ini membuat tantangan kepemimpinan nasional menjadi lebih kompleks dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo adalah persoalan konsolidasi pemerintahan di dalam kabinetnya sendiri. Sebagian menteri dalam kabinet masih berasal dari lingkaran pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Hal ini membuat kultur birokrasi, pola pikir kebijakan, serta ritme kerja pemerintahan yang terbentuk pada era Jokowi masih cukup kuat dalam struktur kabinet saat ini.

Dalam ilmu politik, situasi seperti ini dikenal sebagai continuity of governance, yaitu keberlanjutan pola kerja pemerintahan sebelumnya dalam periode kekuasaan baru. Keberlanjutan ini memang dapat membantu menjaga stabilitas kebijakan, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi tantangan bagi presiden baru yang ingin membangun arah kepemimpinan dan karakter pemerintahan yang berbeda.

Di ruang publik, dinamika ini mulai terlihat melalui berbagai kritik yang muncul terhadap beberapa posisi strategis di lingkar dalam pemerintahan. Netizen dan kelompok oposisi menyoroti tiga jabatan penting yang dinilai memiliki raport kinerja yang kurang memuaskan, yaitu Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, dan Sekretaris Kabinet.

Menteri Sekretaris Negara saat ini dijabat oleh Prasetyo Hadi yang memiliki peran penting dalam mengelola administrasi kepresidenan serta hubungan antara presiden dengan lembaga negara. Sementara posisi Menteri Luar Negeri dipegang oleh Sugiono yang bertanggung jawab terhadap arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Adapun jabatan Sekretaris Kabinet dipegang oleh Teddy Indra Wijaya yang memiliki fungsi penting dalam mengoordinasikan agenda kabinet serta memastikan kebijakan presiden dapat dijalankan oleh kementerian.

Halaman 1 2

Editor : Editor