Teddy Tegaskan Program MBG Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Foto : Ist

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan nasional. Dia menyebut, narasi yang menyebutkan MBG mengurangi dana pendidikan, keliru.

BACA JUGA

Program MBG Dongkrak Ekonomi: Serap 1,18 Juta Tenaga Kerja, Tarik Investasi Rp 40 Triliun DPR Tolak Gunakan APBN untuk Tambahan Biaya Haji, Cari Skema Alternatif Rp 1,7 Triliun Jaga Kualitas MBG, BGN Kembali Suspend Ratusan SPPG Tak Penuhi Standar

?Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,? tegas Teddy, Jumat (27/2/2026).

Teddy menjelaskan, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Penganggaran MBG telah melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk pembahasan di Badan Anggaran DPR.

?Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,? tegasnya.

Menurut Teddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan yang telah berjalan pada periode sebelumnya. Seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan ditambah.

?Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,? katanya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan nasional. Dia menyebut, narasi yang menyebutkan MBG mengurangi dana pendidikan, keliru.

?Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,? tegasnya.

menyebut sejumlah program yang tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, Pemerintah menambah program Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Menanggapi isu sekolah terbengkalai, Teddy menyampaikan, kerusakan sekolah merupakan persoalan lama dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai jenjang pendidikan. Namun demikian, Pemerintah Pusat melakukan percepatan renovasi sekolah.

?Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, bisa dicek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,? ujarnya.

Terkait kesejahteraan guru, Teddy menegaskan, perhatian Pemerintah justru meningkat. Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi guru honorer daerah, menaikkan tunjangan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), serta memastikan penyaluran tunjangan dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.

?Insentif guru honorer yang sebelumnya Rp 200 ribu naik menjadi Rp 400 ribu. Tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Dan sekarang tunjangan itu dibayarkan langsung ke guru setiap bulan, bukan lagi melalui transfer ke daerah,? jelas Teddy.

Sebelumnya, alokasi anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun yang tercantum dalam APBN 2026 menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk PDI Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Teddy kembali menegaskan bahwa seluruh anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan akibat pelaksanaan MBG.

TAG:

# Apbn # mbg

Pos Sebelumnya:

Safari Ramadan, Dimyati Salurkan Bantuan Pendidikan hingga Kursi Roda untuk...

Pos Berikutnya:

Polda Banten Ungkap Prostitusi Online Via MiChat di Kost Inang...

Komentar:

Berita Lainnya

Program MBG Dongkrak Ekonomi: Serap 1,18 Juta Tenaga Kerja, Tarik Investasi Rp 40 Triliun

Minggu, 19 April 2026

DPR Tolak Gunakan APBN untuk Tambahan Biaya Haji, Cari Skema Alternatif Rp 1,7 Triliun

Minggu, 19 April 2026